Mamuju, Katinting.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menetapkan kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun 2026. Penetapan tersebut dituangkan dalam surat Nomor 100.3.3.9/3059/BPD tertanggal 3 Juni 2026 yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia.
Evaluasi ini bertujuan untuk memetakan dan mengukur keberhasilan pembangunan yang mencakup bidang pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan selama satu tahun berjalan. Hasil evaluasi kemudian mengelompokkan desa dan kelurahan ke dalam tiga kategori, yaitu Cepat Berkembang, Berkembang, dan Kurang Berkembang.
Berdasarkan data yang masuk hingga 31 Maret 2026, Kemendagri telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.2.9-0252 Tahun 2026 tentang Penetapan Kategori Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan.
Dari total 83.365 desa dan kelurahan yang ada di Indonesia, tercatat 21.659 (25,86 persen) masuk kategori Cepat Berkembang, 6.107 (7,29 persen) kategori Berkembang, dan 1.131 (1,35 persen) kategori Kurang Berkembang. Masih terdapat 54.468 atau 65,50 persen yang belum menginput data evaluasi.
Dari data tersebut Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan capaian yang baik masuk dalam 10 besar secara nasional, yakni Cepat Berkembang 186 DesaKel, berkembang 190 DesKel dan kurang berkembang 27 DesKel.
Kerpala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, menyampaikan, prestasi ini tidak lepas dari salah satu program unggulan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk tambahan penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Seksi (Kasi) Desa.
“Salah satu indikator dalam penyaluran BKK untuk tambahan penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Seksi (Kasi) Desa, Desa harus melakukan input datanya. Karena bagi desa yang masuk kategori Cepat Berkembang maupun Berkembang berkesempatan mengikuti Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026 sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan pemerintah”.
Lanjut kata Darmawati, kita masih memilik 27 Deskel perlunya peningkatan partisipasi dalam pengisian data Epdeskel. Karen data yang akurat dan mutakhir menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembinaan serta mempercepat peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
“Sulawesi Barat menunjukkan capaian yang cukup baik dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Hingga 31 Maret 2026, tingkat penginputan data Epdeskel di Sulbar mencapai 62,19 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 34,50 persen,” jelasnya.
Secara umum, data ini menunjukkan bahwa mayoritas desa dan kelurahan di Sulawesi Barat telah mengalami perkembangan yang positif, baik dari aspek pemerintahan, kewilayahan, maupun kemasyarakatan. Jumlah desa dan kelurahan yang berada pada kategori Berkembang dan Cepat Berkembang jauh lebih besar dibandingkan yang masih tergolong Kurang Berkembang. Imbuhnya.
Capaian tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan penginputan dan pemutakhiran data melalui aplikasi Epdeskel. Data yang akurat menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dan kelurahan, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan pembinaan yang lebih tepat sasaran.
“Tingginya tingkat penginputan data tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan pemerintah desa di Sulawesi Barat dalam mendukung program evaluasi perkembangan desa yang digagas Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya.
Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Sulawesi Barat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, memperkuat pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan.
Fakta Penting Sulawesi Barat
- Desa kategori Cepat Berkembang: 32,35%
- Desa kategori Berkembang: 33,04%
- Desa kategori Kurang Berkembang: 4,70%
- Total desa kategori Berkembang dan Cepat Berkembang: 65,39%
- Kelurahan yang terdata dalam Epdeskel: 0%
10 Provinsi dengan capaian yang bagus:
- DK Jakarta 100 persen,
- Kepulauan Babel 97,71 Persen,
- DI Yogyakarta 92,47 persen,
- Banten 91,17 Persen,
- Bali 90,78 persen,
- Sulawesi Tengah 83,99 persen,
- Sumatera Barat 83,64 Persen,
- Kalsel 78,82 persen,
- Sulawesi Barat 62,19 persen.
- Jawa tengah 61,73 persen
- Jatim 55,87 persen.
- Jawa Barat 50.31 persen.
(*)
