Mamuju, Katinting.com – Berdasarkan laporan per 30 November 2025 di aplikasi e-Human Development Worker (e-HDW), baru 30 desa (5,2%) capai skor konvergensi minimal 60%, indikator program terpadu. “Tantangan utama bukan sistem, tapi kualitas eksekusi, pemanfaatan data, dan sinergi lintas sektor di desa,” tegas Nurhalia.
Kritik tajam: Capaian ini ironis, mengingat dana desa melimpah, tapi pelaksanaan morat-marit—seolah konvergensi hanyalah slogan, bukan senjata perang melawan stunting yang merenggut masa depan generasi.
30 desa berkinerja baik tersebar: Mamasa unggul (14 desa), Pasangkayu (8), Majene (5), Polewali Mandar (3). Ironisnya, 358 desa stuck di skor awal (≥0%), 77 di kategori cukup (≥40%), dan sisanya mengambang. Ini sinyal perencanaan lemah, pendataan cacat, serta keterlibatan sektor minim.
Secara nasional, Perpres 12/2025 (RPJMN 2025–2029) targetkan stunting 18,8% tahun ini, turun ke 14,2% 2029. Kemendes PDT dorong kader KPM, Posyandu, TPK via e-HDW. Provinsi Sulbar ikut via RPJMD 2025–2029: 33,33% pada 2025, 18% 2030.
Plt Kepala Bapperida, Darwis Damir, janji fokus perbaiki pola pangan bergizi via “Sulbar Sehat”—Quick Wins Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga. “Kami kuatkan perencanaan data-driven, konvergensi desa, integrasi ke RPJMD, RKPD, APBD 2026,” ujarnya.
“Dengan pendampingan kuat, kebijakan konsisten, koordinasi provinsi-desa, stunting Sulbar harus turun efektif—bukan janji kosong bagi ibu-anak rentan,” tegas Darwis.
Desa sukses harus penuhi:
-
Kartu skor e-HDW ≥60%, diverifikasi KPM.
-
Rembuk stunting libatkan warga-stakeholder.
-
Anggaran desa alokasikan pencegahan stunting, insentif kader.
-
Evaluasi semi-tahun (Juni) dan akhir (Desember).
-
Laporan TPK fasilitasi rumah tangga berisiko.
-
KPM/TPK/kader Posyandu terlatih modul konvergensi.
-
Minimal satu Posyandu aktif standar.
Kondisi ini soroti urgensi: tanpa reformasi desa, mimpi Sulbar bebas stunting hanyalah fatamorgana. (*/Fhatur Anjasmara)
