Mamuju, Katinting.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Exit Meeting bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulbar. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris BPKPD ini menandai berakhirnya proses pemeriksaan **Analisis Fiskal dan Keuangan Daerah Tahun 2025.
BACA JUGA: Optimalisasi Talenta ASN, BKD Sulbar Gunakan Psikotes sebagai Dasar Pengembangan Karier
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, beserta jajarannya, serta tim auditor BPKP yang dipimpin oleh Koordinator Pengawasan Rizky Saputra. Analisis fiskal ini dilaksanakan berdasarkan kerangka regulasi termasuk Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyatakan bahwa proses ini merupakan instrumen vital untuk evaluasi dan penguatan tata kelola keuangan daerah.
BACA JUGA:
“Hasil analisis fiskal dari BPKP menjadi bahan evaluasi strategis kami untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Ali Chandra.
Lebih lanjut, Ali Chandra menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dari BPKP.
“Rekomendasi ini akan kami tindaklanjuti secara serius sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan dan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Kegiatan ini sejalan dengan misi Pemprov Sulbar dibawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan wagub Salim S Mengga, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui sinergi antara BPKPD Sulbar dan BPKP, diharapkan dapat tercipta pengelolaan fiskal daerah yang lebih sehat, responsif, dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah secara optimal. (*/AR)
