Pasangkayu, Katinting.com – Kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Sulawesi Barat (Sulbar) yang digelar di Pasangkayu pada Sabtu, 22 November 2025, diwarnai sejumlah ketidakberesan. Beberapa perwakilan voters (pemilih) menyatakan penolakan mereka terhadap proses kongres yang dinilai penuh kejanggalan.
BACA JUGA: Duka Keluarga Hijrah di Pasangkayu: PNM Salurkan Santunan Rp271 Juta, Total Hampir Capai Rp500 Juta
Salah satu poin sengketa utama adalah pengajuan Statuta PSSI 2025\. Menurut Chairul, anggota Askab PSSI Mamuju, statuta yang seharusnya menjadi pedoman kongres justru baru disampaikan oleh Sekretaris Umum (Sekum) PSSI Sulbar, Jupri, di tengah-tengah jalannya forum.
“Tentu kita tidak menerima karena statuta yang baru disampaikan setelah kongres berjalan. Peserta mempertanyakan mengapa dokumen penting ini tidak disosialisasikan lebih awal, padahal dikatakan telah keluar sejak Mei 2025,” ujar Chairul, Minggu (23/11).
Kejanggalan juga terjadi dalam proses pembentukan komite. Saat penentuan Komite Pemilihan (KP), Sekum awalnya menetapkan tiga nama tanpa melibatkan forum. Aksi protes dari peserta kongres memaksa diajukan tiga nama baru yang akhirnya disepakati.
Namun, masalah serupa terulang pada pembentukan Komite Banding Pemilihan (KBP). Sekum kembali menetapkan nama-nama secara sepihak tanpa konsultasi dengan peserta. “Ini lagi-lagi kami tolak. Pemilihan anggota KBP harus melalui usulan dan persetujuan forum,” tegas Chairul.
Sengketa lain muncul terkait daftar voters. Terdapat pernyataan kontradiktif antara Sekum dan Ketua PSSI Sulbar mengenai keikutsertaan peserta Piala Suratin. Sekum menyatakan mereka sah menjadi voters, sementara Ketua PSSI Sulbar berpendapat sebaliknya.
“Harusnya semua yang ikut Piala Suratin dapat berpartisipasi penuh dalam pemilihan. Ini menjadi pertanyaan besar tentang konsistensi aturan,” papar Chairul.
Menyikapi berbagai ketidakteraturan ini, peserta kongres secara tegas mendesak agar pemilihan ketua umum berikutnya dipindahkan ke tempat netral untuk menghindari intervensi.
“Kami meminta PSSI Pusat turun tangan menangani ketidakadilan yang dilakukan pengurus PSSI Sulbar ini,” tandasnya. (*/Rls)
