Katinting.com, Penajam Paser Utara (PPU) – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menegaskan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria dalam pembangunan Bandara Very-Very Important Person (VVIP) harus dilakukan secara layak dan memenuhi prinsip clean and clear. Ia menekankan pentingnya kejelasan administrasi seperti dokumen tanah yang sah sebagai dasar kebijakan.
Thohiron juga menyoroti perlunya penggantian tanah yang setara dengan luasan lahan yang digunakan untuk proyek tersebut. Menurutnya, kompensasi yang diberikan kepada warga harus adil, bahkan sebaiknya lebih menguntungkan bagi mereka.
“Jika warga sebelumnya memiliki 10 hektar, jangan sampai hanya diganti 5 hektar. Penggantian itu harus setara atau lebih baik, bukan sebaliknya,” ujar Thohiron.
Sebagai politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ia menegaskan bahwa negara harus menghormati hak rakyatnya. Ia menolak adanya pemaksaan terhadap warga untuk menerima kompensasi yang tidak adil, meskipun alasannya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Negara seharusnya menghargai rakyatnya. Jangan sampai alasan PSN dijadikan pembenaran untuk merugikan masyarakat,” tandasnya.
