Mamuju, Katinting.com – Meskipun angka prevalensi stunting di Kabupaten Mamuju telah menunjukkan penurunan, upaya untuk mengatasi persoalan ini dirasakan belum optimal. Berdasarkan data Studi Kasus Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Mamuju tercatat sebesar 33,84%, yang kemudian turun menjadi 32,78% pada tahun 2023.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mamuju, Dewi Sundari, menyatakan bahwa upaya penanganan stunting telah dioptimalkan melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Tim ini melibatkan hampir semua komponen yang terkait dengan penanganan stunting dari hulu ke hilir. Namun, sejumlah komponen dalam TPPS belum maksimal dalam mendorong upaya terintegrasi, sehingga penanganan stunting masih kurang optimal.
Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kunjungan masyarakat yang membawa balita ke Posyandu. Akibatnya, jumlah balita yang ditimbang dan diukur tidak dapat menjadi acuan menyeluruh terhadap jumlah anak yang sehat atau yang berpotensi mengalami stunting. Dewi Sundari menekankan pentingnya peran aktif aparat pemerintahan di tingkat desa, karena mereka adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Seyogyanya, aparat desa dapat lebih aktif mengajak masyarakat untuk datang ke Posyandu, sehingga persentase balita yang diukur maupun ditimbang dapat lebih valid dan mencapai persentase maksimal,” kata Dewi.
Jika hal ini dilakukan, data stunting dapat lebih objektif dan memenuhi persentase maksimal, sehingga intervensi dini bisa dilakukan untuk menekan munculnya kasus stunting baru.
Optimalkan Peran Desa untuk Penurunan Stunting
Peran aktif aparat desa sangat diperlukan dalam upaya mengoptimalkan penanganan stunting di Mamuju. Dengan adanya peningkatan kunjungan balita ke Posyandu, data yang lebih valid dan komprehensif dapat diperoleh. Hal ini penting untuk melakukan intervensi yang tepat sasaran dan menekan angka prevalensi stunting di masa mendatang.
Mamuju terus berupaya keras untuk mengatasi masalah stunting ini, dengan harapan bahwa kolaborasi yang lebih kuat antara berbagai komponen, terutama di tingkat desa, dapat membawa hasil yang lebih optimal. (*)
