Mamuju Tengah, Katinting.com – Setelah aktivis mahasiswa dari PMII melakukan aksi unjuk rasa, terkait ketidakjelasan program dan pemanfaatan anggaran dana desa (ADD), akibat diduga intervensi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terlalu jauh masuk ke ruang kebijakan perencanaan di desa.
Kini giliran Kepala Desa (Kades) dari 54 Desa di Mamuju Tengah, membuat petisi, yang menolak persepsi yang dibangun oleh aktivis mahasiswa dari PMII bahwa perencanaan program dan pelaksanaan program di desa di intervensi.
Saat laman ini mengkonfirmasi kepada salah seorang Kades, yakni Kepala Desa Kire Irham, membenarkan kalau petisi itu lahir dan dibuat serta disetujui oleh 54 Kades di Mamuju Tengah.
“Jadi tadi siang, di Cafe, kami lakukan pertemuan, dan semua Kepala Desa ikut bertandatangan pada spanduk berisi petisi itu” aku Irham.
Ia mengemukakan bahwa petisi itu sebagai bentuk kesepakatan mereka dari 54 Kades di Mamuju Tengah, untuk menolak persepsi yang di bangun oleh aktivis mahasiswa dari PMII, bahwa para Kades dalam menjalankan roda pemerintahan mulai perencanaan hingga program telah di intervensi.
“Sebab berdasarkan UU Desa No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, tidak ada intervensi dari siapapun, semua kegiatan pemerintahan di desa hasil dari musyawarah desa” ungkap Irham.
Karenanya dari petisi ini, para Kades ingin mengetahui apa maksud dari aktivis mahasiswa dari PMII dalam aksinya, Senin kemarin di kantor Bupati Mamuju Tengah, menyatakan bahwa para kepala desa merasa di intervensi dalam perencanaan dan pelaksaan pembangunan di desa.
“Ini yang kami ingin ketahui, apa maksud dari PMII, mungkin belum pahami penggunaan dana desa, dan rencananya kami mau bertemu dengan mereka secara kekeluargaan” pungkas Irham.
(Fhatur Anjasmara)
