Mamuju, Katinting.com – Wakil Gubernur Sulbar, Enny Angraeni Anwar didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan Rapat Kerja Pimpinan Lingkup Provinsi Sulbar (Rakerpimprov), guna memaksimalkan dan memantapkan kinerja para organisasi perangkat daerah (OPD), di Auditorium Lantai 4 Kantor gubernur Sulbar, Kamis (17/1).
Rapt tersebut juga menjadi bagian dari membangun komitmen kerja diawal Tahun 2019 untuk Sulbar yang lebih maju dan malaqbiq.
BACA JUGA : Mantapkan Kinerja 2019 Pemprov Sulbar Gelar Rapat Kerja Pimpinan
Dalam penyampaiannya, Sekertaris Daerah Pemprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, rapat kerja pimpinan tersebut bertujuan sebagai masukan bagi pemerintah daerah Sulbar, sehingga pemerintahan dapat lebih siap dalam melakukan operasi manajemen OPD dari tahun sebelumnya.
“Output rapat tersebut diharapkan mampu membangun komitmen bersama ditahap awal, membangun tradisi sharing dan melakukan koreksi bagi kepala OPD dan unsur-unsur pimpinan lainnya, ditambah terciptanya peluang-peluang kerja sama yang baik bagi pemerintah provinsi baik bagi skala nasional maupun internasional. Selama ini, terkadang ada kepala OPD yang bergerak atau meluncur sendiri, dan terkadang mereka bekerja tanpa koordinasi sebelumnya,” tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, Muhammad Idris mengapresiasi delapan OPD yang telah mencapai target 97 persen serapan anggaran dan kinerja yang sangat memuaskan. Diantaranya, Dinas Perumahan Rakyat Sulbar, Dinas Transmigrasi Sulbar, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Biro Umum, Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Sulbar.
“Kita akan mengoreksi bagian-bagian terlemah kita, misalnya konsoliodasi kebijakan, dimana kebijakan satu dengan lain masih belum singkron,“ tandas Muhammad Idris.
Masih kata Idris, Pemprov Sulbar merupakan asset prioritas, maka dari itu perlu dilakukan penertiban asset-asset daerah yang semestinya sudah menjadi prioritas utama yang harus diselamatkan.
“Saya minta dan menghimbau kepada saudara-saudara yang memegang asset, agar semua asset daerah segera dikembalikan, kalau tidak kita akan mengambil dengan unsur paksaan,” tegasnya.
(ADV/Farid/Kominfo Sulbar)
