Mamuju, Katinting.com – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Idris menerima aspirasi mahasiswa Kecamatan Tu’bi Taramanu (Tutar) Kabupaten Polman, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tutar (AMT) di Gedung DPRD Sulbar, Senin, (10/2).
Sekprov Sulbar menerima AMT bersama Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi dan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abd. Rahim.
Sekprov mengatakan, setiap tahun anggaran untuk peningkatan jalan poros Mapilli-Piriang Tapiko tidak berhenti sejak tahun 2013 sampai tahun 2020. Tapi belum sebanyak yang diharapkan masyarakat.
“Bukan hanya jalan Poros Tutar dipikirkan pemerintah. Ada juga jalan strategis provinsi yang menghubungkan Ulumanda – Salutambung di Kabupaten Majene,” katanya dihadapan massa aksi.
Ia menyampaikan, tahun 2020 Pemprov kembali anggarkan 8.1 miliar untuk peningkatan jalan poros Piriang Tapiko dan Mapilli. Anggaran itu untuk tiga item kegiatan, termasuk pembangunan jembatan.
“Jadi tidak ada putusnya. Tapi sedikit-sedikit. Tidak sekaligus karena banyak juga yang kita pikir yang mengalami nasib persis. Kita ingin adil bukan hanya Mapilli-Piriang yang kita pikir. Saya sampaikan apa adanya, karena ‘kue’ dari pusat memang sedikit untuk dibagi ke enam kabupaten,” jelasnya.
Sekprov juga mengklarifikasi anggapan Pemkab Polman yang menilai tidak punya wewenang terhadap jalan Poros Tutar karena menjadi jalan strategis provinsi. Padahal kata dia, penetapan status jalan strategis provinsi agar sumber pendanaan ada dua yakni provinsi dan kabupaten sebagai jalan keluar untuk mempercepat akses ekonomi masyarakat.
“Saya mau sampaikan. Intinya penganggaran sudah selesai tahun ini. Silahkan adek-adek kawal anggaran ini, apa yang kita perjuangkan sama, ingin agar daerah-daerah di Sulbar tidak lagi tertinggal,” kata mantan Kepala LAN Makassar ini.
Perjuangan selanjutnya sambung Idris, adalah bagaimana memperjuangkan jalan Poros Tutar-Mapilli menjadi status nasional melalui tokoh-tokoh nasional Sulbar di pusat. “Selama ini terjadi miskominikasi soal penetapan status jalan antara provinsi dan kabupaten. Tawaran kami, biarkan status jalan ini tetap jadi jalan strategis provinsi, sambil kita berjuang menjadikan jalan nasional. Kalau ini berhasil jalan ini kita akan bicara dengan pusat, bukan lagi antara Sulbar dan Polman,” tandasnya.
Sehingga dia berharap, unjuk rasa mahasiswa bisa mempercepat perjuangan perubahan status jalan yang dimaksud menjadi jalan nasional. “Soal anji politik yang saudara sampaikan, itu pasti, tapi soal cepat dan tidak tergantung anggaran. Karena kekutan fiskal kita memang tidak mampu untuk sekaligus,” tuturnya.
Jenderal Lapangan Irfan Selari meminta pemerintah provinsi untuk menambahkan anggaran peningkatan jalan di Kecamatan Tutar. Tidak hanya Rp 8.1 miliar.
“Bahkan kalau perlu disetarakan dengan Kecamatan Bulo Rp 34 miliar. Kami meminta pemerintah mengarkan aspirasi yang kami sampaikan, ini adalah rintihan dan tangisan masyarakat Tutar yang sudah puluhan tahun tidak pernah merasakan jalan yang baik,”pungkasnya.
Irfan berharap, ada catatan tertulis antara pemerintah dan massa aksi sebagai pegangan kembali ke Kecamatan Tutar. “Percuma kami datang kalau hanya penyampaian secara lisan. Tidak ada tertulis sebagai pegangan untuk kami perlihatkan ke warga Tutar,” tutup Irfan.
(Advertorial Diskominfo Sulbar)
