“Jadi, jika tidak dibayarkan kami sesungguhnya tidak rugi, tapi Pemprov akan rugi dengan uang yang sudah pernah dibayarkan. Bisa jadi temuan 9 miliar, kerugian atas pembangunan jalan arteri dan bangunan lain yang ada diatasnya,” ucapnya.
Lebih lanjut Putra menyampaikan, bawah pihaknya telah menutup ruang negosiasi. “Kami tidak akan memberikan lagi ruang untuk negosiasi, kami minta itu pelunasan bukan cicilan,” tegasnya.
Sementara itu, Syamsul Samad mengatakan pada prinsipnya kami pahami dan mengerti betul persoalan ini. Bahkan bukti-bukti yang dimiliki itu kita tidak ragukan.
“Kita juga kaget, saya kira sudah diselesaikan atau dicicil ternyata tidak ada,” kata Syamsul Samad.
Ia mengatakan, yang jelas besok saya mediasi. Tugas kami disini memediasi ini dan tentu mendukung dari aspek politik anggaran kita dukung karena ini utang pemerintah. Sehingga tidak ada alasan sedikit pun untuk kita tidak dukung.
“Pemerintah sudah berkomitmen, berjanji diatas kertas (akta notaris-perjanjian lunas tahun 2020) cuma mungkin kalau ada kendala-kendala anggaran ya kita mau dengar besok seperti apa. Apalagi momentumnya tepat karena kita sedang membahas anggaran 2020 dan perubahan 2021 meskipun kalau melihat potensi di perubahan itu agak kecil sekali dengan kondisi yang ada,” jelasnya.
Tapi ini kan tidak terlambat juga. Nanti kita liat la besok. Kita inikan sementara pembahasan soal ruang fiskal nya longgar atau tidak kita liat besok. Ini kan tergantung pemerintah mau melunasi utangnya atau tidak. Imbuhnya.
Syamsul juga berharap, eksekutif tidak apatis dengan ‘terserah’, sebab itu bukan solusi. Kita harus bicara. Jadi persoalan itu akan selesai kalau kita bicarakan. Jadi kalau dijawab bahwa silahkan ditutup, saya kira tidak menyelesaikan masalah. Dan seharusnya pemerintah tidak bicara seperti itu.
Ditempat yang sama Muh. Hatta Kainang menyampaikan, kita berharap semua pihak terkait bisa hadir memberikan kejelasan. Sebab menurutnya jika persoalan ini tidak diselesaikan akan menimbulkan masalah baru.
