Mamuju, Katinting.com – Gubernur Suhardi Duka menegaskan, transmigrasi kini jauh lebih berpihak pada masyarakat lokal dibanding era lalu. “Yang paling bagus adalah investasi yang dilakukan pemerintah saat ini, yaitu transmigrasi. Ini penting,” ujarnya dalam rapat dengan kepala OPD usai Rakerda virtual melibatkan enam bupati se-Sulbar.
Skema baru menerapkan komposisi 50 persen transmigran lokal dan 50 persen dari luar daerah, membuka peluang besar bagi keluarga miskin Sulbar. “Dulu kita hanya dapat 15 persen, itu pun banyak dari Sulawesi Selatan seperti Gowa dan Bone. Daerah kita paling dapat lima kepala keluarga saja. Sekarang sudah 50 banding 50,” jelasnya, menyoroti perubahan pola yang kini dilengkapi lahan, infrastruktur dasar, dan fasilitas pendukung dari negara.
“Orang-orang miskin kita bisa masuk transmigrasi, dan itu solusi nyata untuk kesejahteraan,” tegas Suhardi Duka. Ia mendorong optimalisasi program ini sebagai strategi pengentasan kemiskinan, sejalan dengan dukungan Kementerian Transmigrasi yang baru meninjau dua lokasi Mess Patriot di Mamuju: lahan 5 hektare di kawasan wisata Gentungan, Kalukku, dan alternatif di Dusun Bebangan jalur Trans-Sulawesi. Fasilitas ini akan jadi pusat penelitian, pendidikan, dan pengembangan transmigrasi untuk mahasiswa Beasiswa Patriot serta tim ekspedisi.
Rakerda Pertama: Kolaborasi Kunci di Tengah Fiskal Terbatas
Rakerda ini menjadi yang pertama melibatkan bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, dan kepala OPD dari Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu, serta Mamuju Tengah—sebagian besar secara virtual. Dipimpin Gubernur Suhardi Duka, forum ini dipandu Sekda Sulbar Junda Maulana atas arahan mengubah pola kerja ke arah kolaborasi provinsi-kabupaten.
“Kolaborasi penting untuk sinkronisasi program, terutama di tengah fiskal terbatas 2026,” kata Junda. Langkah awal: menyatukan persepsi isu strategis, dari SDM hingga pembiayaan. Hasilnya akan ditindaklanjuti via Rakortekbang, Musrenbang kabupaten hingga nasional awal 2026.
Target Ambitus Pembangunan 2025-2030
Visi utama: pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 8 persen pada 2030 (5,9 persen di 2025), penurunan kemiskinan dari 10,41 persen jadi 5,80 persen, dan rasio gini hingga 0,28. Fokus mencakup pertanian kompetitif, investasi daerah, pemerintahan digital akuntabel, ketahanan bencana, peningkatan SDM, kesempatan kerja, kemandirian desa, serta kesejahteraan sosial.
Rakerda terbagi tiga bidang: keamanan-hukum (Kepala Kesbangpol Muhammad Darwis Damir), ekonomi-pariwisata (Kepala Dinas Tanaman Pangan Hamdani Hamdi), serta kesejahteraan-kesehatan-pendidikan (Plt. Kepala Dinas Sosial Darmawati). Setiap sesi diikuti diskusi kabupaten untuk keselarasan program.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan keterbatasan anggaran, kolaborasi adalah kunci. Kalau isi bersama-sama, hasilnya jauh lebih terasa,” pungkas Gubernur Suhardi Duka. (*/Fhatur Anjasmara)
