Tangerang, Katinting.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat turut mengambil bagian dalam Rapat Koordinasi Tata Lingkungan 2025 yang digelar pada 25–26 November di Atria Hotel Gading Serpong, Tangerang, Banten. Bapperida Sulbar diwakili oleh Kasfiani Darwis, Pranata Kewilayahan, yang mewakili Plt. Kepala Bapperida, Darwis Damir.
Rapat nasional ini mengangkat visi strategis Menata Lingkungan 2026 dengan tiga prinsip utama: Satu Integrasi, Satu Arah, dan Satu Lingkungan Berkelanjutan. Visi tersebut mengharmoniskan kebijakan Pemprov Sulbar, terutama Panca Daya poin keempat, yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Sebagai mitra kunci Dinas Lingkungan Hidup, Bapperida Sulbar berperan penting dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen RPPLH bukan sekadar perencanaan teknis, melainkan peta masa depan yang mengikat perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
“RPPLH memastikan pembangunan di Sulbar berjalan dalam koridor keberlanjutan, sesuai Panca Daya Pembangunan 2025–2029 yang ditetapkan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga,” jelas Kasfiani secara tegas.
Pembukaan rapat dilakukan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisal Nurofiq, disertai tokoh nasional seperti Kepala BMKG Prof. Teuku Faisal Fathani, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof. Muh. Aris Marfai, serta para pimpinan DPRD, Bappeda, dan Dinas Lingkungan Hidup dari berbagai daerah.
Salah satu keputusan krusial adalah mandat tegas kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera menuntaskan dokumen RPPLH. Penyelesaian ini krusial demi memperkuat tata kelola lingkungan, mitigasi risiko bencana, dan sinkronisasi pembangunan dengan prinsip kelestarian ekologis yang mutlak dipenuhi.
Rangkaian kegiatan juga menampilkan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KLH/BPLH, Badan Informasi Geospasial, dan BMKG. Kolaborasi strategis ini menempatkan penguatan data geospasial dan informasi iklim yang akurat sebagai pijakan utama dalam menyusun perencanaan lingkungan hidup nasional maupun daerah. (*/Fhatur Anjasmara)
