Mamuju, Katinting.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berambisi menjadikan wilayahnya sebagai pusat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Namun, realisasinya masih terkendala kuota pembangkit dan kesiapan regulasi daerah.
Hal ini mengemuka dalam kunjungan Tim Survei EBT dari Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM ke Dinas ESDM Sulbar, Senin (23/06).
Kunjungan ini bertujuan memutakhirkan data potensi EBT di Sulbar, meliputi energi air, surya, angin, dan biomassa.
Tim pusat terdiri dari Yuneko Soegoharto, Khusnun Nurlina, Nisrina Aozora Evani, serta surveyor teknis BBSP KEBTKE. Mereka berdiskusi dengan jajaran Dinas ESDM Sulbar, termasuk Kepala Bidang Energi Andi Rahmat dan Analis Kebijakan Erma Pualilin, mengenai kondisi kelistrikan dan rencana pengembangan EBT di Sulbar.
Kepala Dinas ESDM Sulbar Mohammad Ali Chandra mengungkapkan, Sulbar memiliki potensi EBT signifikan:
– Hidro: 1.500 MW
– Surya: 1.677 MW
– Biomassa (limbah sawit):197,8 MW
Namun, ia mengkritisi belum adanya alokasi kuota pembangkit dari pemerintah pusat dan PLN.
“Banyak investor sudah siap masuk, tapi terbentur kuota dan infrastruktur kebijakan,” ujarnya.
Kabar baiknya, RUPTL 2025–2034 yang dirilis Mei lalu membuka peluang pengembangan 1.800 MW EBT di Sulbar, termasuk PLTA, PLTS, PLTB, dan PLTBm. “Ini peluang besar, tapi harus didukung kesiapan regulasi dan SDM lokal,” tegas Chandra.
Chandra menekankan, percepatan investasi EBT harus didukung:
1. Tata ruang provinsi yang mendukung proyek EBT
2. RUKD dan RDTR kabupaten/kota yang jelas
3. KLHS untuk memastikan keberlanjutan lingkungan
4. Peningkatan kompetensi tenaga teknis lokal
“Jangan sampai peluang ini terlewat karena ketidaksiapan kita,” tandasnya.
Pemprov Sulbar berkomitmen menjadikan EBT sebagai tulang punggung pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga. Kolaborasi pusat-daerah ini diharapkan mempercepat transisi energi sekaligus menarik investasi hijau untuk kesejahteraan masyarakat. (*/Fhatur Anjasmara)
