Katinting.com, Bontang – Fraksi PDI Perjuangan menyoroti belum optimalnya proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2025–2029. Hal ini disampaikan oleh Joni Alla Padang saat rapat kerja bersama pemkot di pendopo rumah jabatan wali kota, Senin (14/7/2025) malam.
Menurutnya, proyeksi PAD dari tahun 2026 hingga 2029 masih belum mencerminkan potensi riil pendapatan daerah. Ia menegaskan, pemerintah perlu menggandeng lebih banyak potensi ekonomi lokal, khususnya dalam memastikan penarikan retribusi aset daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Kami mendorong agar pemkot lebih proaktif menggali potensi PAD. Penarikan retribusi dari aset daerah harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia juga meminta agar indikator kinerja yang digunakan dalam RPJMD disusun secara realistis berdasarkan data historis dan proyeksi fiskal yang valid. Menurutnya, target bukan sekadar angka, tapi harus mencerminkan kondisi riil dan bisa dicapai.
Fraksi PDI Perjuangan menganggap penyusunan indikator yang tidak tepat justru dapat menjebak kinerja pemerintah ke dalam program yang tidak terukur dan sulit dievaluasi. Karenanya, penting untuk menetapkan indikator berbasis bukti dan perkembangan yang rasional.
“Kalau indikatornya terlalu muluk dan tidak relevan dengan kenyataan fiskal kita, ya hanya akan jadi dokumen formalitas saja. Padahal RPJMD ini harus menjadi panduan nyata pembangunan lima tahun ke depan,” tegasnya. (Re)
