Pasangkayu, Katinting.com – Nasib tragis menimpa Jamaluddin, S.Kep, Kepala Puskesmas Kecamatan Alu, yang hingga kini masih terbaring tak sadarkan diri pascaoperasi kepala akibat dugaan kekerasan dalam salah tangkap. Peristiwa ini memantik reaksi keras berbagai pihak, termasuk Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, yang menuntut pertanggungjawaban hukum transparan.
“Apakah dia justru dianiaya di dalam Polres? Ini harus diusut tuntas. Jika benar, ini pelanggaran HAM yang serius,” tegas Salim melalui pesan suara WhatsApp, Sabtu (05/07).
Suaranya mengeras, menolak segala bentuk pembenaran atas kekerasan aparat, sekalipun dilatari kemarahan usai bentrok eksekusi lahan di Palludai.
Dugaan balas dendam oknum petugas mengemuka, terutama setelah sejumlah polisi terluka dalam kericuhan tersebut.
Namun, Salim menegaskan.
“Kemarahan bukan alasan untuk main hakim sendiri. Hukum harus ditegakkan, bukan dibengkokkan.”
Ia juga mengingatkan agar tidak ada upaya pengaburan fakta yang menjadikan Jamaluddin, yang juga Ketua PPNI Kabupaten Polewali Mandar sebagai kambing hitam penolakan eksekusi.
“Korban harus dilindungi. Begitu sadar, kesaksiannya wajib didengar secara objektif,” tegasnya.
Salim mendesak keluarga korban melaporkan dugaan kekerasan ini ke Kompolnas dan Komnas HAM jika bukti menguat.
“Negara harus hadir. Keadilan tidak boleh berpihak,” serunya.
Insiden ini bermula saat Jamaluddin terjaring operasi eksekusi lahan di Palludai.
Ia dituding sebagai bagian dari massa penentang, padahal tak terlibat. Kini, di balik dinginnya ruang ICU, pertanyaan menggantung, akankah pengusutan mengungkap kebenaran, atau justru dikubur dalam kesenyapan?. (Adve/Fhatur)
