
Pasangkayu, Katinting.com – Sejumlah anggota yang tergabung dalam panitia khusus jaring pengaman sosial, Jumat, 17 April 2020, melakukan rapat di kantor DPRD Sulawesi Barat dan via vcon.
Tugas pansus ini, lebih terfokus pada dampak yang ditimbulkan akibat covid-19. Seperti dampak sosial, ekonomi dan lainnya.
Virus corona yang merebak sejak beberapa bulan terakhir, memaksa pemerintah membuat kebijakan dengan imbauan bagi masyarakat umum untuk tetap tinggal di rumah.
Namun dampaknya, dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat. Di Sulawesi Barat, khusus kaum petani dan nelayan serta warga pekerja tidak tetap yang paling merasakan.
Melalui pansus ini, kegundahan masyarakat yang ditimbulkan akibat ekonomi merosot, diharapkan dapat meringankan beban mereka.
Karena itu, saat rapat yang melibatkan dinas Sosial Sulbar tersebut, sejumlah usulan yang disampaikan para anggota pansus diharap segera direalisasikan.
Sebagai bentuk pengawasan, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, Soekardi M Nur mengusulkan seluruh anggota pansus tersebut terlibat dalam penanganan covid-19.
“Sebagai perwakilan, kita ingin memberikan sentuhan langsung kepada rakyat, baik menggunakan dana dinsos, dana sekretariat, atau bahkan dana gabungan,” kata ketua pansus ini.
Sekretaris DPRD Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur menjelaskan, sudah menggeser sebagian anggaran sekretariat untuk menunjang tugas pansus ini.
Iapun mengaku sudah melakukan komunikasi dengan bulog untuk menyiapkan 2.250 paket untuk dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di tengah pandemik corona.
Selain itu, anggota pansus lainnya, M Yusri Nur mengusulkan pemutakhiran data warga miskin di Sulawesi Barat. Pasalnya, kata dia, data yang ada sekarang masih mengacu pada data lama.
Dia juga meminta, agar tiap anggota pansus bersama dinas sosial di dapil masing-masing turut memantau penanganan dampak sosial yang ditimbulkan corona ini.
Usulan data update direspon baik kadis Sosial Sulbar, Bau Akram. Namun, ia menjelaskan pendistribusian bantuan tidak bisa lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui e-warung.
“Sudah ada pendamping penyaluran bantuan berdasarkan nama serta alamat (by name by address),” jelas Bau Akram.
Tapi, dia bersedia turun langsung dengan pihak pansus memantau sejauh mana pelaksanaan di lapangan. (Arham Bustaman)
(ADV)






