Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Pj. Gubernur Sulbar Berharap Kampung KB Ada di Semua Wilayah

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu bersama Danremn Kapolda Sulbar saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah, Program KKBPK tingkat Provinsi Sulbar Tahun 2017

Mamuju, Katinting.com – Pj. Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu dalam sambutannya pada acara Rapat Kordinasi Daerah Program Kependudukan  Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPKP) berharap program BKKBN Sulbar, yaitu kampung KB yang sudah diluncurkan beberapa waktu lalu bisa dilaksanakan pada seluruh wilayah Sulbar.

Acara yang sekaligus Penandatanganan Naskah Kerjasama yang berlangsung di hotel Maleo Mamuju, Selasa (21/02) tersebut juga Carlo mengemukakan, sesuai laporan Kepala BKKBN Sulbar, Andi Rita Mariani,  bahwa target capaian peserta KB aktif  Sulbar telah mencapai 55,1 persen. Jumlah tersebut  melampaui target dari presentase KB Aktif sebesar 48,1 persen. Akan tetapi, skala nasional  pengguna KB aktif diatas  50 persen  bahkan 60 persen sehingga itu merupakan tantangan bagi penggiat BKKBN Sulawesi Barat, jelasnya.

Carlo menambahkan, dalam kurun  waktu 12 tahun, Sulbar  memiliki Indeks Pembangunan Manusia masih dibawah rata-rata. Kegiatan tersebut merupakan salah satu program penunjang  indeks pembangunan manusia Sulbar kedepan. Tak hanya itu, diharapkan melalui Rakorda tersebut dapat lebih meningkatkan koordinasi keterpaduan, komitmen dan dukungan Pemprov, Pemkab,  maupun seluruh mitra kerja dan para pemangku kepentingan dalam menerapkan berbagai kebijakan dan srategi program kependudukan

“Saya percaya,  bahwa peningkatan IPM di Sulbar salah satunya karena, aktifnya bapak ibu sekalian di dalam merencanakan program perencanaan dan pembangunan di Sulbar ini.” Ungkapnya

Ia juga menyarankan kepada para penggiat BKKBN, segera melakukan  inovasi dan menciptakan daya kreatif yang tinggi sesuai harapan pemerintah pusat.

“Saya sangat berharap utamanya kepada para penggiat –penggiat penggerak program, agar rapat koordinasi ini bisa menemukan satu aksi inovasi yang memiliki daya kreatif yang tinggi sehingga lebih memudahkan kita dalam bekerja.” tandas Carlo.

Kepala Pusdiklat BKKBN RI, Eli Kusnaeli dalam sambutannya mengatakan,  Rakorda merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi nasional (Rakornas) program KKBPK tahun 2017.  Melalui tema tahun ini, “Dengan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Kita Tingkatkan Kualitas Manusia Indonesia yang memiliki Karakter  Bangsa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sekaitan itu, maka penyelenggara Rakorda diharapkan dapat meningkatkan dukungan komitmen, koordinasi, integrasi dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam penerapan kebijakan dan srategi program KKBPK diseluruh tingkatan wilayah Indonesia, terutama di wilayah yang tingkat capaian proram KKBPK-nya belum optimal.

Program BKKBN mendapat mandat  dalam mewujudkan Sembilan  agenda proritas pembangunan  (Nawa Cita) pemerintahan Jokowi-JK tahun 2015 sampai 2019. Program tersebut mendukung Cita  ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan melalui program Kampong KB yang lebih memprioritaskan wilayah kriteria daerah miskin, padat penduduk, wilayah nelayan, wilayah kumuh perkotaan, daerah tertinggal dan wilayah perbatasan  agar penduduk yang berada di wilayah tersebut dapat merasakan manfaat program KKBPK secara langsung.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar,  Andi Rita Mariani melaporkan, Rakorda adalah kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat sebagai tindak lanjut pelaksanaan rapat koordinasi nasional pogram KKBPK  yang dilaksakan pada 6-8 Februari 2017 di Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan dukungan pemerintah daerah serta mitra kerja dalam pelaksanaan program KKBPK.

Rapat koordinasi tersebut, diikuti sebanyak 50 orang peserta terdiri dari OPD KB Provinsi dan Kabupaten,  mitra kerja baik dari IBI, IDI, FAPSEDU, P2KS, IPKB.

“Diharapkan hasil dari rakorda ini melahirkan rumusan yang dapat ditindaklanjuti baik ditingkat kabupaten maupun provinsi. “ Ungkap Rita.

Kegiatan yang berlangsung mulai dari tanggal 20 sampai dengan 23 Februari 2017 selain dihadiri Pj. Gubernur Sulawesi Barat, juga hadir Kapolda sulbar Brigjen Pol Nandang, Danrem 142 Tatag  Tandyo Budi, Wakapolda Tajuddin, Kepala pusdiklat BKKBN RI Eli Kusnaeli, Kepala BKKBN se ulbar, Rektor Universitas Tomakaka, Syahrir dan undangan lainnya. (ADV/Humas/Farid)

Share:

Redaksi

Media Informasi Rakyat