Penulis : Ikang Fauji
(Mahasiswa Semester II Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Belakangan ini, dunia pendidikan Indonesia kembali diguncang oleh sederet fenomena memprihatinkan di berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Viralnya sejumlah video kontroversial, seperti aksi perundungan hingga kekerasan di lingkungan sekolah, memantik pertanyaan kritis: Di manakah peran pendidikan karakter yang selama ini digaungkan?
Ironisnya, fenomena ini terjadi justru di tengah gencarnya kampanye Profil Pelajar Pancasila oleh Kementerian Pendidikan. Salah satu contohnya adalah video pelepasan peserta didik sekolah dasar yang menjadi sorotan publik. Kejadian semacam ini bukan sekadar insiden biasa, melainkan cerminan krisis moral yang belum terselesaikan, meski sistem pendidikan kita telah berkali-kali mengalami reformasi.
Pertanyaan mendasarnya adalah: Benarkah pendidikan karakter masih relevan sebagai solusi?
Pendidikan di Indonesia seolah kehilangan esensinya. Yang lebih memprihatinkan, krisis ini tidak hanya melibatkan peserta didik, tetapi juga para pendidik, padahal, guru seharusnya menjadi pionir dalam membentuk karakter generasi penerus.
Pendidikan karakter sejatinya bukan sekadar tentang mencetak siswa yang cerdas secara akademis, melainkan tentang menanamkan nilai-nilai moral yang melekat dalam diri. Karakter adalah fondasi yang seharusnya tidak mudah luntur. Namun, realitanya, karakter bisa tergerus oleh faktor eksternal, terutama lingkungan yang tidak mendukung.
Kegagalan Implementasi Pendidikan Karakter
Salah satu penyebab utama carut-marutnya karakter peserta didik saat ini adalah ketidaksungguhan sekolah dalam menerapkan pendidikan karakter. Masih banyak kepala sekolah dan guru yang menganggap tanggung jawab ini hanya dibebankan kepada guru agama atau PPKn. Padahal, pendidikan karakter adalah tanggung jawab kolektif, mulai dari pemerintah, dinas pendidikan, tenaga pendidik, hingga masyarakat.
Sementara konsep pendidikan karakter bukan hal baru. Menurut Thomas Lickona (1991), pendidikan karakter adalah upaya sadar untuk membentuk seseorang yang tidak hanya memahami nilai-nilai etika, tetapi juga mampu merasakan dan mengamalkannya. Ini bukan sekadar kurikulum tambahan, melainkan jantung dari proses pendidikan itu sendiri.
Di Indonesia, penelitian Wuryandani dkk. (2018) dari Universitas Negeri Yogyakarta membuktikan bahwa internalisasi nilai-nilai karakter, seperti tanggung jawab, toleransi, dan disiplin, melalui pembiasaan sehari-hari terbukti efektif membentuk perilaku positif siswa.
Secara hukum, pendidikan karakter juga telah diatur dalam; UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Implementasi PPK di Satuan Pendidikan
Revolusi Paradigma Pendidikan
Seperti dikatakan Elis Karwati Sri Mulyani, seorang mahasiswa pascasarjana:
“Membenahi krisis ini bukan sekadar menambah jam agama atau memasang slogan di dinding sekolah. Kita butuh revolusi paradigma, dari pengajaran menuju pembentukan pribadi. Guru harus menjadi role model, kurikulum harus menghargai nilai-nilai moral, dan negara harus sadar bahwa kegagalan membentuk karakter anak-anak hari ini adalah bom waktu bagi kehancuran bangsa esok hari.”
Anak-anak kita tumbuh dalam kekosongan nilai. Mereka merundung, mencaci, bahkan melakukan kekerasan, seolah itu hal biasa. Sementara itu, sekolah sibuk mengejar akreditasi dan laporan administratif. Jika dibiarkan, bukan hanya generasi yang rusak, tetapi masa depan bangsa ikut terkubur dalam krisis moral yang tak kunjung tertangani.
Kolaborasi untuk Perubahan
Menghadapi fenomena ini, diperlukan komitmen bersama, sesuai amanat UUD 1945—untuk benar-benar memprioritaskan pendidikan karakter. Dengan hadirnya pemerintahan baru, harapannya muncul kebijakan progresif yang mampu membawa angin segar bagi dunia pendidikan.
Pertanyaannya: Sudah siapkah kita berbenah ? (*)
