Mamuju, Katinting.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar untuk lebih memprioritaskan penyaluran kredit kepada sektor usaha riil, serta mempercepat pembentukan forum komunikasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Tekanan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Panitia Kerja (Panja) Penyertaan Modal dengan Direksi BPD Sulselbar di Makassar, Rabu (01/10).
Pertemuan yang dihadiri langsung oleh pimpinan DPRD Sulbar ini digelar untuk mengawal dan menganalisis efektivitas penyertaan modal Pemprov Sulbar di bank daerah tersebut, dengan harapan utama meningkatkan kontribusi dividen bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Sulbar, Darwis Damir, yang hadir mendampingi Panja, menyampaikan sejumlah hasil rapat. “Panja mendorong Bank BPD Sulselbar untuk lebih memprioritaskan penyaluran kredit kepada sektor usaha riil, seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, bagi masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Darwis.
Selain itu, Panja juga mendesak dibangunnya komunikasi yang lebih intensif antara BPD Sulselbar dengan pemerintah daerah. Tujuannya, mempercepat pembentukan forum TJSLP sebagai wahana komunikasi yang melibatkan perusahaan, pemda, DPRD, dan masyarakat.
Baca juga; Ranperda Penyertaan Modal Bank Sulselbar, Strategi Perkuat Ketahanan Fiskal Sulba
Menanggapi hal ini, Ketua Panja yang juga Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, menegaskan bahwa fokus utama pertemuan adalah membahas efektivitas penyertaan modal. “Fokus utama adalah bagaimana penyertaan modal ini dapat berkontribusi pada peningkatan PAD melalui pembagian keuntungan (dividen) dari BPD Sulselbar,” tegas Syamsul.
Dalam penjelasannya, Darwis juga mengklarifikasi mekanisme penyertaan modal yang diberikan pemda. Menurutnya, dana tersebut berfungsi sebagai buffer atau penopang modal dan operasional bank, bukan untuk disalurkan langsung sebagai kredit kepada masyarakat.
“Jadi dari penjelasan Direktur Utama BPD Sulselbar, penyertaan modal ini sebagai buffer untuk menopang operasional dan tambahan modal, tidak langsung [disalurkan],” tutur Darwis, seraya berharap kinerja bank dapat membaik sehingga menghasilkan dividen yang menguntungkan bagi pembiayaan pembangunan daerah.
Di sisi lain, Direktur Utama BPD Sulselbar menyatakan bahwa usulan dan permohonan pendanaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau TJSL yang masuk dari daerah akan ditangani oleh bagian teknis yang membidangi.
Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, yang menugaskan Sekretarisnya untuk menghadiri rapat, menjelaskan konteks pertemuan ini. “Kegiatan di Makassar saya tugaskan Sekretaris untuk mengikuti dan mendampingi Panja DPRD… untuk membahas, menganalisis, dan merekomendasikan kebijakan terkait investasi Pemda Provinsi Sulawesi Barat pada BPD, yang bertujuan meningkatkan kontribusi dividen bagi PAD,” singkat Junda.
Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, didampingi para Wakil Ketua Dewan dan sejumlah anggota Panja. Turut hadir perwakilan dari pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Dewan (Sekwan), Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), serta beberapa Kepala Bagian di lingkungan Setwan DPRD Sulbar. (*/Fhatur Anjasmara)
