Mamuju, Katinting.com – Pansus Percepatan Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat untuk mengetahui keadaan pasca gempa saat ini. Jumat (5/2).
Rapat yang berlangsung di tenda darurat pelataran Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat dipimpin langsung oleh Muh. Hatta Kainang sebagai Ketua Pansus, didampingi Taufiq Agus serta beberapa anggota lainnya yang ikut via daring seperti Ismiwati Ramlan, H. M. Arsat Saggap dan H. Hasanuddin.
Turut hadir pula Sekwan DPRD Sulbar, Abd. Wahab Hasan Sulur, Kabag Persidangan Musra Awaluddin, Kabag Umum Rus’an serta beberapa staf dari Sekertariat DPRD. Serta pihak eksekutif, Kepala Bappeda Sulbar Khaeruddin Anas, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Gunawan Rasjid dan Kepala Bidang PPM A. Almah Aliuddin.
Muh. Hatta Kainang mempertanyakan tindakan seperti apa yang dilakukan Bappeda karena dipasca gempa ini memerlukan pembenahan dan pemulihan. Ia berharap Bappeda menjadi panglima untuk melaksanakan rencana aksi.
“Jika hanya bertumpu pada APBD maka Sulawesi Barat tidak akan cepat pulih sehingga dibutuhkan daya dukung regulasi yang sifatnya aturan,” kata Muh. Hatta Kainang.
Kemudian, Ia menyampaikan terima kasih atas informasi terkait kerja-kerja Bappeda dan menunggu hasil audiens dari Jakarta.
Masih kata Hatta Kainang, Pihaknya (Pansus) akan mencermati dan memikirkan skema realokasi dan ini tentunya berbeda dengan refocusing. Tetapi ini mengenai bencana tentu akan menjadi kesepakan bersama dan tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan APBD 2021 mendahului siklus yang di syaratkan di Kemendagri dan tentu DPRD akan sepakat dengan pola itu karena ini menyangkut kepentingan masyarakat dan kemudian didiskusikan secara bersama yang mana yang menjadi prioritas untuk kemudian didorong dan mana yang tidak prioritas.
“Disini tentu Pansus punya gambaran sejauh mana Pansus mengawasi proses percepatan pemulihan ekonomi dan sosial,” pungkasnya. (ADV)
Comment