Mamuju, Katinting.com – Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulawesi Barat, Andi Saiful Rauf, menerima kunjungan sekaligus melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Pariwisata RI dalam rangka Survei Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN), pada Senin, 22 Juni 2026.
Dalam pertemuan di ruang Sekretaris Dispoparekraf Sulbar tersebut, kedua belah pihak membahas mekanisme pelaksanaan survei, validasi data dan indikator IPKN. Juga membahas penguatan tata kelola destinasi, kualitas kelembagaan pariwisata, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yang menempatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan tata kelola, pengembangan destinasi berbasis potensi lokal, serta perencanaan pembangunan yang berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.
Sekretaris Dispoparekraf Sulbar, Andi Saiful Rauf, menyampaikan bahwa survei IPKN merupakan momentum penting untuk memperoleh gambaran objektif mengenai capaian pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Barat.
Ia menjelaskan bahwa hasil pengukuran tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran serta memperkuat kualitas perencanaan pembangunan sektor pariwisata daerah.
“Melalui survei ini kami memperoleh banyak masukan mengenai penguatan data, tata kelola, serta aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Kami berharap hasil IPKN nantinya menjadi bahan evaluasi yang konstruktif sekaligus mendorong peningkatan daya saing pariwisata Sulawesi Barat secara berkelanjutan,” ujar Andi Saiful.
Sekretaris Dispoparekraf mengungkapkan bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut diperlukan penguatan koordinasi dengan perangkat daerah dan para pemangku kepentingan. Langkah tersebut diperlukan untuk pembaruan basis data kepariwisataan secara berkala.
“Langkah selanjutnya tentu memastikan seluruh issu yang dibahas menjadi bagian dari langkah perbaikan berkelanjutan agar pembangunan pariwisata Sulawesi Barat semakin terukur, terarah, dan berbasis data. Itu juga penting untuk meningkatkan kualitas dokumentasi indikator pembangunan pariwisata, serta mempercepat sinkronisasi program yang mendukung peningkatan nilai IPKN,” jelas Andi Saiful.
Sementara itu, secara terpisah Kepala Dispoparekraf Sulbar, Bau Akram Dai, menegaskan bahwa penguatan pembangunan pariwisata tidak hanya diukur dari meningkatnya kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kualitas tata kelola, keberlanjutan, serta manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Pengukuran IPKN menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi kekuatan dan ruang perbaikan pembangunan sektor pariwisata di daerah. Dan Dispoparekraf Sulbar berkomitmen menjadikan hasil pengukuran IPKN sebagai pijakan dalam memperkuat kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, adaptif, dan berbasis bukti,” kata Bau Akram.
Kepala Dispoparekraf berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat, daya saing pariwisata Sulawesi Barat akan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (*/FA)
