Mekanisme Pencairan ADD Tak Berimbang, Ketua APDESI : Kami Pertanyakan Besok

Mamuju Tengah, Katinting.com – Salah satu sumber anggaran pembangunan di desa, berasal dari bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) melekat di Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) yang direncanakan oleh pemerintah daerah, di luar dari ADD bersumber dari APBN.

Untuk pencairan ADD bersumber dari APBD mendapat sorotan dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Mamuju Tengah yang juga Kepala Desa Salugatta Alimuddin, karena merasa, terjadi ketidakadilan dan pelayanan berimbang di Keuangan saat Kepala Desa melakukan proses rencana pencairan.

“Di keuangan ini kontroversi aturannya, sebab desa lain sudah ada pencairan ADD secara full beberapa hari yang lalu, sekarang, tiba tiba kami mendapat penyampaian tidak cukup dana di kas daerah (Kasda)” keluh Alimuddin.

Bahkan Ia juga mendapatkan penjelasan yang tidak jelas dan cukup tak masuk akal, dari pihak keuangan di Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju Tengah.

“Jadi selain pernyataan bahwa Kasda kosong, tidak ada dana, kami juga mendapatkan penjelasan yang cukup tak masuk akal atau ganjil bagi kami” sebut Alimuddin.

Untuk itu, pihaknya berencana besok (baca Selasa) akan ke BPKAD Mamuju Tengah, untuk mempertanyakan alasan tidak beraturannya pencairan ADD untuk desa ini, karena pihaknya ingin mendapatkan penjelasan lebih detil lagi.

“Inilah besok kita mau ke kantor keuangan untuk mau tau persis masalah apa yang ada di keuangan” ucap Alimuddin.

Terpisah laman ini mencoba menghubungi Plt Kepala BPKAD Mamuju Tengah Imansyah, untuk mengkonfirmasi terkait keluhan yang di sampaikan oleh Ketua APDESI Mamuju Tengah sekaligus Kades Salugatta, namun hingga berita ini naik tayang, pihak BPKAD Mamuju Tengah, belum memberikan respon atas upaya konfirmasi laman ini. (Fhatur Anjasmara)