Pasangkayu, Katinting.com – Aliansi mahasiswa dan tokoh pemuda Kabupaten Pasangkayu menyoroti lemahnya pengawasan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit saat menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Pasangkayu, Kamis (7/5/2026).
Setelah menyampaikan orasi di halaman kantor dewan, massa aksi diterima mengikuti rapat dengar pendapat di ruang aspirasi DPRD Pasangkayu bersama sejumlah anggota dewan.
Dalam pertemuan tersebut, peserta aksi menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, khususnya petani sawit di Kabupaten Pasangkayu.
Mulai dari harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang dinilai jauh dari ketetapan pemerintah, hingga penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sawit yang dianggap belum berjalan maksimal.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti kerusakan jalan akibat aktivitas kendaraan perusahaan, persoalan lingkungan, hingga limbah perusahaan yang disebut meresahkan warga sekitar.
Koordinator lapangan aksi, Hasbullah, mengatakan persoalan harga TBS dan CSR menjadi isu paling mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti.
“Harga TBS saat ini sangat jauh dari penetapan pemerintah. Ini sangat merugikan petani sawit kecil yang menggantungkan hidup dari hasil panen mereka,” kata Hasbullah usai kegiatan.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin memberatkan masyarakat di tengah tingginya biaya operasional perkebunan.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan DPRD Pasangkayu terhadap perusahaan-perusahaan sawit yang beroperasi di daerah tersebut.
“Kami ingin melihat sampai sejauh mana pengawasan DPRD terhadap persoalan ini. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan sementara perusahaan berjalan tanpa pengawasan yang jelas,” ujarnya.
Hasbullah berharap DPRD Pasangkayu serius menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan tokoh pemuda.
“Kami berharap ada langkah nyata, bukan hanya sekadar mendengar. Persoalan ini menyangkut kehidupan masyarakat banyak,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Pasangkayu, Farid Zuniawansyah, menyampaikan pihaknya akan segera mengundang seluruh perusahaan sawit untuk mengikuti rapat dengar pendapat bersama mahasiswa dan tokoh pemuda.
Menurut Farid, DPRD ingin seluruh persoalan yang disampaikan masyarakat dapat dibahas secara terbuka agar ditemukan solusi bersama.
“Kami akan mengundang semua pihak perusahaan untuk duduk bersama dalam rapat dengar pendapat. Semua aspirasi yang disampaikan hari ini akan menjadi bahan pembahasan,” kata Farid.
Menanggapi hal tersebut, Hasbullah berharap rapat yang akan digelar nantinya tidak hanya menjadi formalitas semata. Ia meminta DPRD benar-benar menghadirkan seluruh perusahaan sawit agar persoalan harga TBS, kerusakan jalan, limbah, hingga penyaluran CSR dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan keputusan yang berpihak kepada masyarakat kecil. (Udi)
