Komisioner KPU Mamuju, Ahmad Amran Nur. (Ist)
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju angkat bicara terkait laporan dugaan pelanggaran saat proses verifikasi faktual yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju ke Bawaslu Provinsi. Kamis, 10 November 2022.

Komisoner KPU Mamuju, Ahmad Amran Nur, mempertanyakan keberadaan pihak Bawaslu Mamuju setiap tahapan verifikasi faktual dilakukan oleh KPU Mamuju.

Dia mengatakan, setiap proses atau tahapan verifikasi faktual, Bawaslu Mamuju selalu ada, sehingga merasa aneh jika dugaan pelanggaran itu muncul.

Sehingga Amran mempertanyakan dimana peran pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu? Dan menurutnya hingga saat ini pihak KPU belum tahu dimana poin pelanggaran dimaksud.

Sebab, selama proses verifikasi faktual tidak ada masukan dari Bawaslu, sementara salah satu fungsinya adalah pencegahan.

“Bawaslu selalu dampingi kami setiap proses. Jika memang menurutnya ada pelanggaran, sampai sekarang kami tidak pernah terima bentuk saran perbaikan dari Bawaslu,” ucapanya.

Lanjut kata Amran, Pada prinsipnya sependek pengetahuan pihaknya, mereka sudah menjalankan proses sesuai aturan. Namun jika pada perjalanannya dianggap ada pelanggaran oleh Bawaslu, itu yang membuat pihak KPU bingung.

“Karena itu tadi, kami tidak pernah mendapat kata-kata “cinta” dari Bawaslu, dimana salah satu fungsinya adalah pencegahan,” ujarnya.

Ketua KPU Mamuju Hamdan Dangkang memastikan pihaknya siap bertanggungjawab atas laporan Bawaslu Mamuju, sebab KPU telah berkerja sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami siap karena sudah bekerja sesuai PKPU nomor 4 tetang pendaftaran dan ada Juknis yang mengalami empat kali perubahan terakhir itu 385, ada bebeparapa intruksi dari KPU provinsi dan KPU RI,” pungkas Hamdan.

Hamdan justru mempertanyakan kemana Bawaslu Mamuju saat proses verfikasi faktual yang dilakukan KPU.

Sambung dijelaskan, Pasal 18 ayat (1) Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Ayat (2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan: a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.

Sumber : KPU Mamuju

Bagikan
Deskripsi gambar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here