Katinting.com, Sangatta – Seiring mendekatnya akhir tahun 2024 dan memasuki 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menggencarkan program pasar murah sebagai garda depan pengendalian inflasi. Lewat subsidi hingga Rp200 ribu per paket sembako, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim menyalurkan ribuan paket murah ke 18 kecamatan, bahkan menjangkau wilayah pedalaman.
Menurut Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadani, pasar murah tak lagi sebatas agenda tahunan, melainkan menjadi instrumen strategis menstabilkan harga, menjaga daya beli, serta menjamin distribusi barang pokok merata.
“Program prioritas kami tentu salah satunya adalah pasar murah. Paket sembakonya ada delapan item, total harganya Rp300.000. Tapi kita jual ke masyarakat hanya Rp100.000. Yang Rp200.000-nya kita subsidi,” ungkap Nora saat ditemui di Sangatta, Rabu (26/11/2025).
Paket tersebut berisi beras, minyak goreng, gula, sarden, mie instan, dan sejumlah item lain yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Dalam satu kegiatan pasar murah, Disperindag menyalurkan sekitar 2.300 paket per kecamatan.
“Tujuan pasar murah itu adalah bagian dari pengendalian inflasi daerah. Kita menjemput bola, membawakan barang ke kecamatan-kecamatan, bahkan yang jauh, dengan harga murah. Sehingga masyarakat tidak dibebani harga mahal yang ditambah ongkos transportasi,” tambahnya.
Program ini menyasar semua kecamatan, termasuk 5 kecamatan yang belum dijangkau tahun lalu. Dana sekitar Rp9–10 miliar telah dialokasikan agar manfaatnya merata. Disperindag juga menyesuaikan jadwal pasar murah dengan momen Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Natal dan Tahun Baru, ketika lonjakan permintaan biasanya tak terhindarkan.
Disperindag mengandalkan SP2KB (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok) untuk memantau harga secara real-time. “Jam 10 pagi saya sudah tahu harga-harga di Pasar Induk dan pasar kecamatan. Ini penting supaya kita bisa ambil langkah cepat kalau ada gejolak harga,” jelas Nora.
Meski harga di kecamatan cenderung lebih tinggi karena biaya distribusi, Disperindag memastikan selisihnya masih dalam batas wajar. Untuk komoditas rawan seperti cabai, mereka juga bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) untuk mengatur masa panen agar pasokan tetap tersedia saat permintaan melonjak.
“Kita berkolaborasi dengan DTPHP, misalnya mengendalikan masa panen cabai. Jadi menjelang hari besar keagamaan, pas masa panen tiba. Sehingga pasokan cukup dan harga tidak naik signifikan,” ujar Nora.
Namun tantangan terbesar masih di sektor beras. Produksi lokal baru bisa memenuhi 30 persen kebutuhan, sementara sisanya didatangkan dari luar daerah. “Kita sudah berkoordinasi dengan petani lokal. Tapi kadang hasil panennya juga tidak maksimal karena serangan hama atau cuaca,” jelasnya.
Di tengah dinamika ekonomi global, Disperindag Kutim menegaskan tahun 2025 menjadi momentum penting menjaga kestabilan harga melalui pasar murah, pemantauan harga yang presisi, dan sinergi lintas sektor.
“Kita ingin memastikan bahwa harga tetap stabil, distribusi lancar, dan masyarakat tidak terdampak kenaikan harga yang drastis,” tegas Nora.
Melalui upaya ini, pemerintah berharap seluruh masyarakat Kutai Timur – dari kota hingga pedalaman – dapat merasakan langsung manfaat stabilitas harga dan kepedulian negara terhadap kebutuhan dasar mereka. (ADV).
