Mamuju, Katinting.com – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja pada Kamis (12/2). Rapat yang berlangsung di Ruang Kerja Komisi III ini difokuskan pada monitoring dan evaluasi (monev) strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta optimalisasi retribusi daerah.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Usman Suhuria, dan dihadiri oleh anggota Komisi III, Saddam dan Elisabeth, serta segenap pimpinan dan jajaran OPD mitra kerja Komisi III di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk mengkaji secara mendalam capaian pendapatan daerah, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta menggali peluang-peluang baru yang dinilai potensial untuk berkontribusi terhadap peningkatan PAD Sulbar. Upaya ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan guna menciptakan keseimbangan pertumbuhan di berbagai sektor serta meningkatkan daya saing daerah.
Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Usman Suhuria, menegaskan bahwa hasil pembahasan dalam rapat kerja tersebut tidak akan berhenti sebagai diskusi semata. Pihaknya akan merumuskan secara rinci dan komprehensif seluruh masukan dan temuan untuk dijadikan bahan rekomendasi resmi kepada pihak eksekutif.
“Nanti akan kami rinci betul untuk dijadikan rekomendasi terhadap eksekutif, dalam hal ini Bapak Gubernur. Bagaimana upaya kita bersama untuk memperbaiki target-target pendapatan serta membangun potensi-potensi baru guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Ini penting agar kebijakan yang diambil ke depan lebih tepat sasaran,” ujar Usman Suhuria.
Menurutnya, sinergi yang erat antara DPRD dan OPD mitra kerja menjadi kunci utama. Peningkatan PAD tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan target angka semata, tetapi harus disertai dengan strategi yang realistis, terukur, dan berkelanjutan.
Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Sulbar berharap lahirnya langkah-langkah konkret dari setiap OPD terkait. Beberapa poin yang menjadi perhatian utama antara lain optimalisasi sektor-sektor potensial yang belum tergarap maksimal, peningkatan efektivitas pemungutan retribusi daerah, serta dorongan untuk melahirkan inovasi-inovasi daerah yang dapat memperkuat kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Barat.
Dengan pengelolaan PAD yang semakin baik, diharapkan pembangunan di Sulbar dapat berjalan lebih mandiri dan berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. (*)
