Deli Serdang, Katinting.com – Presideng Joko Widodo mengakui dirinya sahabat pers. Itu sejak dia masih jadi orang biasa hingga menjadi presiden.
Itu dikatakan Jokowi kala acara puncak peringatan HPN 2023 di Gedung Serba Guna, Deli Serdang, Sumatra Utara, 9 Feberuari 2023.
Turut hadir Ketua MPR, Bambang Soesatyo, Menko Polhukam, Mahfud MD, Menkominfo, Johnny G Plate, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri, Jenderal. Pol. Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju.
Selain itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Gubernur Sultra, Ali Mazi, Walikota Medan, Bobby Nasution dan beberapa kepala daerah lain turut hadir serta para Dubes negara sahabat.
“Saya punya pengalaman bersahabat dengan insan pers. Sejak saya walikota, menjadi gubernur hingga menjadi presiden,” aku Jokowi.
Bahkan, dirinya dari kalangan biasa, bisa populer seprti sekarang ini hingga ke seluruh dunia berkat peranan media dan pers.
Lanjut dia, ke mana pun ia pergi, selalu ditemani wartawan. Baik ke daerah, luar negeri bahkan ke pasar.
Sebab, bagi dia, pers merupakan mitra pemerintah yang mampu menyampaikan informasi menyeluruh hingga ke lapisan bawah.
“Dan terbukti, peran pers bisa membuat orang seperti saya jadi presiden,” lanjut mantan Walikota Solo itu.
Tapi kini, tambah orang nomor satu di republik ini, bahwa pers sedang tidak baik.
“Pada hari peringatan HPN ini, saya sampaikan bahwa dunia pers sedang tidak baik-baik saja,” tambah dia.
Pernyataan tentang kondisi pers itu, bahkan diulangi sebanyak dua kali. Itu menandakan ada hal yang mengkwatirkan tentang pers sekarang ini.
Apa yang dikatakan presiden tersebut, bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, wartawan dituntut memberikan informasi yang kredibel atau bertanggungjawab.
Di sisi lain, publik juga disuguhkan dengan berbagai informasi media sosial yang tidak jelas dan peneyedia informasi platform media asing.
“Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja. Dan, mendorong konten-kenten recehan yang sensasional,” papar Jokowi.
Karena begitu banyak, akhirnya mengorbankan warna dan isi jurnalisme otentik. Padahal, itu semestinya tidak boleh mendominasi di tengah masyarakat.
Sedangkan Ketua Umum PWI, Atal S Depari menekankan agar pemerintah dan semua pihak mendengarkan aspirasi komunitas pers tentang kecemasan KUHP yang baru disahkan DPR.
“Kami atas nama teman-teman pers menyampaikam sedikit aspirasi tapi sangat penting. Tentang KUHP yang baru saja disahkan oleh DPR, mohon dengan sangat Bapak Presiden, jangan sekali-kali KUHP untuk memenjarakan wartawan,” pinta Atal dengan nada tegas.
Arham Bustaman
