Katinting.com, Bontang – Penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup atau Properda 2024–2025 yang diumumkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat salah satu perusahaan di Kota Bontang, PT Energi Unggul Persada (EUP), mendapatkan rapor merah. Kondisi ini langsung mendapat sorotan dari anggota Komisi I DPRD Bontang, Muhammad Irfan.
Saat dikonfirmasi di sela kunjungannya ke Puskesmas Bontang Selatan I, Senin (7/7/2025), Irfan menilai hal ini sebagai peringatan serius bagi seluruh pelaku industri agar mematuhi regulasi yang berlaku, terutama dalam pengelolaan limbah.
“Karena jangan sampai dampak dari limbah ini bukan hanya dirasakan perusahaan, tapi bisa ke masyarakat. Seperti yang pernah terjadi pada nelayan. Ini harus jadi perhatian khusus bagi kita semua, termasuk DPRD sebagai lembaga pengawasan,” tegas Irfan.
Menurutnya, ketaatan perusahaan terhadap aturan bukan sekadar tanggung jawab administratif, melainkan juga bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Ia juga menyinggung pentingnya komunikasi terbuka antara perusahaan dengan pemerintah maupun DPRD. Jika ada kendala atau persoalan dalam pengelolaan limbah, perusahaan diminta tidak diam.
“Kalau ada masalah, sampaikan saja. Jangan menunggu hingga keluar rapor merah dulu baru semua orang tahu. Kalau seperti itu, biasanya sudah terlambat,” ujarnya.
Irfan menambahkan, DPRD siap menampung dan memfasilitasi keluhan atau kesulitan teknis perusahaan jika disampaikan secara terbuka. Menurutnya, solusi bisa dicapai lebih cepat jika ada komunikasi yang baik.
“Dewan bisa bantu cari jalan keluar, asal semua pihak terbuka. Yang penting jangan sampai masyarakat jadi korban karena kelalaian pengelolaan limbah,” katanya.
Ia juga berharap perusahaan-perusahaan lain menjadikan temuan Properda ini sebagai pelajaran untuk meningkatkan kinerja lingkungan masing-masing.
“Ini harus jadi cambuk evaluasi, bukan hanya untuk EUP, tapi semua perusahaan di Bontang,” pungkas dia. (Re)
