Mamuju, Katinting.com – Seluruh SKPD yang ada di lungkup Pemprov Sulbar diminta untuk mengintensifkan dan mengefektifkan pekerjaan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu pada setiap SKPD yang melakukan pemaparan program prioritas SKPD di Lantai 2 Kantor Gubernur Subar sejak Senin, 23 Januari 2017.
Hal tersebut juga ditegaskan kepada Dinas Kehutanan saat memberikan masukan usai memaparkan program prioritasnya di hadapan Pj.Gubernur Sulbar, Kamis, 26 Januari 2017.
Carlo B Tewu pada kesempatan tersebut mengharapkan, agar semua komponen masing- masing, sama- sama mengetahui, sama- sama mengerti dan saling menjaga, agar program yang dikerjakan itu betul- betul tepat sasaran.
“Intinya adalah bagaimana kita mengintensifkan atau mengefektifkan pekerjaan kita. Memang ada kelemahan kita dalam menyusun program, oleh karena kita pakai sistem Up Down atau dari atas kebawah, dimana yang seharusnya dari bawah yaitu sub bidang ke atas untuk dikaji dalam membuat program kerja,” jelas Carlo.
Dihadapan semua pejabat lingkup Dinas Kehutanan Carlo B Tewu menyampaikan bahwa pemaparan program kerja SKPD yang telah dilakukan Sejak Senin 23 Januari 2017 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama SKPD lingkup Pemprov Sulbar.
Kepada Dinas Kehutanan, Ia juga mengharapkan agar diadakan konsolidasi ke kabupaten utamnya pengalihan personil kabupaten ke provinsi. Hal tersebut sebagai dampak ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 yang mencakup penyerahan urusan pemerintahan konkuren (Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota).
**Konsolidasi penting dilakukan agar mereka tahu bahwa mereka sudah dibawah kendali provinsi, dan kita bisa bekerja sama dalam mengefektifkan program kerja kita.
“Mari kita mengurai kembali, kemarin kita sudah bekerja maksimal, sekarang kita tambah lagi spirit kita. Jika tahun kemarin – kemarin pemerintah lebih konsentrasi pada pembangunan infrastrukur, yang memang hasilnya sangat spektakuler, jadi sekarang eranya kita untuk meningkatkan kualitas kinerja kita atau biasa disebut etos kerja, dimana etos kerja itu manifestasinya itu efesiensi di segala bidang,” tandas perwira kelahiran Minahasa tersebut.
Kepala Dinas Kehutanan, Fakruddin memaparkan bahwa Dinas Kehutanan mengurus dan mengelola mengelola hutan Provinsi Sulawesi Barat yang luasnya 1,092,376 hektar atau 64,6 persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Barat.
Syafruddin juga menjelaskan, berdasarkan fungsinya sebagian besar 452.030 hektar (26,7 persen) merupakan kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas seluas 331. 245 hektar (19,5 persen), hutan produksi seluas 71,859 hektar 4,3 persen), hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 22.597 hektar ( 1,3 persen), dan hutan konservasi/suaka alam seluas 215.190 hektar (12,7 persen).
Terkait program kerja, disampaikan bahwa tahun 2017, Dinas Kehutanan alokasi APBD sebesar Rp. 9,8 miliar untuk 15 program dan 75 kegiatan , sedang Alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 817.000.000, APBN Balai Pengelolaan Hutan Produksi sebesar Rp. 7.108.372.000, APBN Balai DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa sebesar Rp. 4.055.621.400, APBN Balai DAS dan Hutan Lindung Jeneberang Saddang Rp. 1.686.086.000.
Hadir pada kesempatan tersebut selain Carlo B Tewu kembali didampingi oleh Asisten Tata Praja Nur Alam Tahir, Asisten Adminsitrasi Jamilah, Staf Ahli Darno, Kepala Biro Humas dan Protokol, Eman Hermawan. (ADV/HMS)
