Mamuju, Katinting.com – Bertempat di Aula kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Barat menggelar High Level Meeting yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Roadmap Pengendalian Inflasi dan lounching Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).
Gubernur Sulawesi Barat yang telat hadir dalam kegiatan ini dalam sambutannya menyampaikan pesan Presiden kepada seluruh Gubernur untuk dikoordinasikan ke Polda, kejaksaan dan Bupati dan Pimpinan bank Indonesia, ada empat point yang disampaikan ke seluruh Gubernur.
Kata Gubernur, Presiden mengeluarkan suatu perintah harian kepada seluru Gubernur untuk dikoordinasikan kepada stakeholder terkait di daerah, baik Polda, Kejaksaan, Bupati dan juga Pimpinan Bank Indonesia, empat perintah harian itu yang pertama adalah penyediaan anggaran, penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten, anggaran itu diperuntukkan pada saat diperlukan untuk mengintervensi pasar apabila terjadi lonjakan harga yang tidak terkendali karena kurangnya pasokan disisi lain kebutuhan masyarakat sangat tinggi. Yang kedua agar unsur – unsur di Daerah seperti Pemerintah Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi, Kepolisian, Kejaksaaan dan Bank Indonesia secara rutin melakukan pemeriksaaan pasokan bahan pokok digudang – gudang pemerintah dan gudang – gudang penyimpanan (di bawah kendali bulok dan bukan dibawah kendali bulog). Nah, inilah pentingnya Kapolda hadir disini, saya mohon dan minta dengan hormat hadir diacara kita ini karena bagian pada pengendalian, bagian dari pada tim koordinasi dalam TPID kita ini. Kita belum punya kejaksaan tinggi masih mengikut di Makassar. Masalah koordinasi terpadu antara pemerintah daerah dengan kabupaten, para Bupati dengan Kapolres dan Kejari itu secara hukum melakukan, pemeriksaan, penyimpanan stok – stok pangan kita di gudang-gudang, baik gudang bulog maupun gudang swasta yang ada.
Sambung, yang ketiga, memastikan transportasi di daerah maupun antar daerah itu dalam keadaan lancar, karena ini termasuk menentukan kelancaran keluar arus masuknya kebutuhan masyarakat kita. Karena itu apa yang kita lakukan selama hampir sepuluh tahun tidak berhenti membenahi dan membangun transportasi kita, kemudian antar daerah antar kabupaten. Transisi transportasi ini kita perlukan kita sudah punya pelabuhan, ada pelabuhan di Polewali, pelabuhan di Majene, pelabuhan di Belang – belang, pelabuhan di Pasangkayu dan kita bangun Bandara di Sumarorog supaya ini juga menunjang sistim transportasi kebutuhan masyarakat terutama untuk parawisata.
“Jadi yang ketiga ini di garis bawahi oleh Presiden karena sistim transpotasi ini juga mempengaruhi pegendalian harga. Yang keempat menjaga distribusi barang, kalau sistim transpotasi sudah baik, koordinasinya sudah baik sekarang bagaimana menjaga distribusi agar tidak terjadi kekosongan, disinilah pentingnya kita selenggaran rapat koordinasi ini, agar bagaimana roadmad yang kita tandatangi tadi itu bisa di implemetasikan dan dijalankan dengan baik sehingga provensi kita ini tidak selalu mengalami inflasi yang selalu tinggi,” papar Anwar Adnan Saleh.
Jadi masalah inflasi merupakan tanggung jawab kita semua, kita juga sudah membuat suatu aplikasi pusat informasi harga pangan strategis itu sudah kita lakukan dan yng ingin saya sampaikan apa rapat ini adalah bagaimana kita bisa membangun sinergi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, ucapnya. (Zulkifli)
Comment