Mamuju, Katinting.com – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfopers) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa konektivitas internet masih menjadi tantangan utama pembangunan digital di Sulbar. Pernyataan ini disampaikannya dalam podcast bersama kreator konten Rijal Jamal, Kamis (11/12).
BACA JUGA: Enam Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Disepakati dalam Revisi RTRW Sulbar
Ridwan mengungkapkan, hingga akhir 2025, masih terdapat 118 desa yang mengalami blankspot sinyal 4G dan 177 titik layanan publik yang belum memiliki akses internet. Kondisi ini dinilai menghambat upaya transformasi pelayanan publik menuju sistem yang modern, inklusif, dan berbasis digital.
Menurutnya, konektivitas hanyalah satu bagian dari persoalan yang lebih besar. “Digitalisasi di Sulbar masih berjalan secara parsial, sehingga sejumlah layanan pemerintahan belum optimal,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mendorong percepatan kerangka besar “Sulbar Digital” sebagai konsep transformasi digital yang komprehensif. Konsep ini dirancang untuk mendukung misi kepemimpinan daerah, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas sesuai dengan misi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga.
“Sulbar Digital adalah lompatan. Bukan hanya perbaikan kecil-kecilan. Kita ingin memastikan semua aspek bergerak bersama: internetnya, layanannya, datanya, SDM-nya, keamanan sibernya. Kalau hanya membenahi satu sisi, kita tidak akan maju,” tegas Ridwan.
Ia menjelaskan, ekosistem digital memerlukan integrasi sistem dan data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dashboard analitik untuk pengambilan keputusan, serta peningkatan standar kompetensi digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat.
Di tengah tantangan anggaran, Ridwan menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk terus menangani blankspot secara bertahap.
“Jika tidak dapat dituntaskan di 2026 karena kondisi fiskal, kita lakukan intervensi bertahap. Namun, komitmen mengurangi blankspot tidak boleh berhenti. Ini menyangkut akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi,” paparnya.
Ridwan menutup dengan pesan tegas, “Jika Sulbar ingin maju, digitalisasinya harus lebih dulu maju. Kominfo harus menjadi orkestrator perubahan itu. Kita harus bergerak cepat, terukur, dan berbasis data.” (*)
