Kepala Satpol PP, Ilham Borahima saat mengadakan pertemuan dengan instansi terkait Penegakan Perda Pajak Tahun 2011. (27/03). (Foto: Hms Pemprov Sulbar)
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui  Satpol PP dan Damkar  menggelar rapat kerjasama dengan Kapolres Mamuju dan Badan Pengelola Keuangan Provinsi Sulawesi Barat tentang penegakkan Perda Tahun 2017 yang akan dibuat sesuai kesepakatan antar Perda Provinsi dengan lalu lintas Polres Mamuju. Rapat ini berlangsung di ruang pertemuan lantai III kantor Gubernur Sulawesi Barat, (27/03).

Dengan Perda Provinsi Sulawesi Barat nomor 01 tahun 2011 telah ditercantum pada pasal 18, yang berbunyi wajib pajak yang mengusai dan / atau memiliki kendaraan bermotor yang berdomisili secara terus menurus lebih dari  3 (tiga) bulan Provinsi Sulawesi Barat, wajib mendaftarkan kendaraan bermotornya di system administrasi manunggal satu atap (Samsat) untuk dilakukan mutasi kendaraannya menjadi kode kenderaan bermotor wilayah Provinsi Sulawesi Barat (DC).

Kasat Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulbar Ilham Borahima, mengungkapkan bahwa terkadang masyarakat menggunakan plat kenderaannya bukan wilayah Sulbar (DC) tetapi mereka menggunakan plat daerah luar (DD dan KT). Sebelumnya di 5 kabupaten sudah ada pemberitahuan mengenai peraturan berkendara tersebut. agar dapat taat membayar pajak berkendara dan bea balik nama kenderaan, serta kiranya masyarakat dapat mengikuti hukum yang berlaku dalam pasal yang telah dibuat pemerintah  Provinsi Sulawesi Barat dengan lalu lintas Polres Mamuju.

“Dimana- mana sudah tercantum pengumuman, terkhususnya di 5 kabupaten semua ada. untuk sadar dan taat melakukan perubahan balik nama dan membayar pajak. Ketika hukum tidak ditegakkan maka akan sulit dilakukan peningkatan pendapatan asli daerah Sulbar,” tegas Ilham Borahima.

Lanjut dikatakan, Ilham Borahima berharap agar kiranya dapat membangun kerjasama, untuk melakukan dan  bersinergi dalam penegakan hukum terhadap membayar pajak berkendara.

Perwakilan Badan pengelola keuangan Provinsi Sulbar Nuhuruddin, mengatakan operasi penegakan bayar pajak berkendaran tersebut, sebaiknya dilakukan dalam lingkup Pemprov dulu, agar kiranya menjadi contoh dikalangan masyarakat. Dikarenakan tidak dapat dipungkiri, bahwa terkadang ASN Pemprov juga menggunakan plat luar daerah sehingga membayar pajaknya di luar daerah seperti Kalimantan, Jakarta, atau di Makassar Sulsel bukan ditempat ia berdomisili.

“Berdasarkan data pada Badan Pengelolaan Keuangan Sulbar, bahwa daftar kendaraan yang menunggak ada yang kendaraan dinas dan umum. Seharusnya dilakukan operasi penegakan hukum ini dilingkup Pemprov terlebih dahulu. Karena itu akan menjadi contoh di masyarakat. Kita tidak bisa menutup mata karena kita bekerja di lingkup Pemprov, sehingga kita membayar pajaknya di Sulsel atau di Jakarta,” kata Nuhuruddin.

Rapat ini dihadiri Kasat Satpol PP dan Damkar Ilham Borahima, perwakilan Badan pengelola keuangan daerah Nuhuruddin, Hakim Andi Adha, perwakilan Kapolres Mamuju Agung Yulianto, Sat Pol PP serta undangan lainnya

(ADV/HMS Pemprov Sulbar)

Bagikan
Deskripsi gambar...