Mamuju, Katinting.com — Ketua Tim Kerja Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat, Sudarman, memimpin Rapat Finalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama seluruh anggota Tim Kerja Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 27 Juli 2026, di Ruang Rapat DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan dokumen SOP agar seluruh proses pengolahan, penyajian, dan pengelolaan data serta informasi penanaman modal dan perizinan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui finalisasi ini, setiap tahapan kerja dibahas secara rinci untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi pelaksanaan di lapangan, sekaligus mengakomodasi kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis standar operasional yang terukur. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam arahannya, Sudarman menekankan pentingnya penyusunan SOP yang mampu menjadi pedoman kerja bagi seluruh personel dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan. Menurutnya, SOP yang jelas akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Sudarman menjelaskan, finalisasi SOP merupakan tahapan penting untuk memastikan seluruh proses kerja memiliki standar yang jelas, terukur, dan mudah diterapkan oleh setiap personel. Menurutnya, SOP yang disusun secara komprehensif akan memperkuat koordinasi internal, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan.
“SOP bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi menjadi pedoman kerja yang harus dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh tim. Melalui finalisasi ini, kami berharap setiap proses pengolahan dan penyajian data serta informasi penanaman modal dan perizinan dapat berjalan lebih terstruktur, akurat, dan akuntabel sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Sudarman.
Melalui rapat finalisasi ini, DPMPTSP Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus mendukung arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka melalui peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis SOP yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada pelayanan prima, sehingga mampu menghadirkan pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan berkualitas. (*/FA)
