Mamuju, Katinting.com – Menandai awal evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah tahun 2026 di Provinsi Sulawesi Barat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menerima Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulbar dalam kegiatan Entry Meeting yang dilaksanakan di Ruang RKPD Kantor Bapperida Sulbar pada Selasa (3/3/2026).
Langkah ini penting sebagai dukungan terhadap pengawasan pelaksanaan serta penyelarasan program prioritas nasional dengan provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Dalam forum tersebut, Tim BPKP yang dipimpin Auditor ahli madya sekaligus koordinator pengawasan kelompok jabatan fungsional auditor, rizky saputra menyerahkan kertas kerja yang harus diisi pemerintah daerah, mencakup lima sektor prioritas pembangunan: kesehatan, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan ketahanan pangan.
Data yang dihimpun akan divalidasi agar sesuai dengan program pemerintah pusat maupun daerah, termasuk intervensi melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bapperida Provinsi Sulbar, Hasanuddin, menegaskan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti permintaan dokumen dan berkoordinasi dengan OPD terkait.
“Setelah ini, kami akan segera melakukan pertemuan lanjutan dengan OPD terkait untuk pengisian data dimaksud sehingga dapat disampaikan tepat waktu kepada BPKP,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Sulbar, Amujib menekankan dukungan penuh terhadap proses evaluasi yang dilakukan BPKP. Ia menegaskan bahwa Bapperida siap menjadi koordinator utama dalam penyediaan data, dokumen, dan informasi perencanaan daerah.
“Kami mendukung penuh langkah evaluasi ini sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan kualitas perencanaan pembangunan Sulawesi Barat. Dengan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai perangkat daerah terkait, kita berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk menghadirkan pembangunan yang lebih terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Melalui proses ini, Bapperida Sulbar tidak hanya berperan sebagai fasilitator teknis, tetapi juga sebagai penggerak komitmen daerah dalam memastikan perencanaan pembangunan tahun 2026 selaras dengan prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat. (*/FA)
