Mamuju, Katinting.com – Menjelang sesi pembahasan desk tematik program strategis nasional dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2026, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Amujib bahwa penetapan target pembangunan harus berlandaskan pada data yang valid serta anggaran yang realistis.
Hal ini disampaikannya dalam rapat persiapan Rakortekrenbang tematik yang digelar di ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Rabu (4/3/2026).
Langkah ini penting sebagai upaya dalam menyelaraskan program prioritas nasional dengan provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Amujib mendorong perangkat daerah teknis untuk memperkuat analisa, memastikan outcome pembangunan lebih tajam, serta menyiapkan berita acara yang realistis sebagai dasar pengajuan KUA-PPAS ke DPRD.
Ia mengingatkan bahwa setiap indikator harus memiliki peruntukan yang jelas, dengan anggaran yang benar-benar mengintervensi capaian.
“Kita harus punya alat ukur untuk menetapkan target, bukan sekadar mengisi angka-angka,” ujarnya menekankan.
Dalam rapat tersebut, beberapa isu strategis menjadi sorotan. Pada sektor ekonomi syariah, Amujib meminta OPD berkomunikasi dengan bank syariah dan melibatkan pihak terkait dalam pembahasan.
Sementara itu, isu kemiskinan mendapat perhatian khusus: target penurunan yang ditetapkan gubernur harus dihitung secara realistis dengan memperkirakan kebutuhan anggaran. Jika anggaran terbatas, capaian harus disesuaikan secara proporsional.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa outcome pembangunan tidak boleh berhenti di dokumen, melainkan harus berdampak nyata pada sektor lain. Kajian atas indeks modal manusia dan indeks daya saing perlu dipertajam agar tidak parsial. Semua itu, menurutnya, hanya bisa dicapai melalui koordinasi lintas sektoral dan penguatan analisa berbasis data.
Rapat persiapan ini dipandang sebagai bagian dari proses memperbaiki diri. Amujib menutup dengan penegasan bahwa berita acara yang dihasilkan harus realistis, karena menjadi dasar dalam pengajuan KUA-PPAS ke DPRD.
“Rapat-rapat nanti itu menjadi bagian dari kita memperbaiki diri. Jangan sampai kita menetapkan angka-angka tinggi tapi tidak memberikan dampak,” katanya. (*/FA)
