Mamuju, Katinting.com — Pasca sidak dan evaluasi terkait kondisi fasilitas RSUD Provinsi Sulawesi Barat, Komisi IV DPRD Sulbar kembali menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar. Rapat yang digelar pada Senin (1/12) ini berfokus pada percepatan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan utama tersebut, dengan menekankan pentingnya kelengkapan administrasi pengadaan.
BACA JUGA: Komisi IV DPRD Sulbar Minta RSUD Sulbar Fokus pada Perbaikan Fasilitas dan Layanan
Rapat yang membahas peningkatan pelayanan dasar kesehatan ini menegaskan bahwa perbaikan fasilitas medis, ruang perawatan, dan penunjang lainnya di RSUD Sulbar adalah kebutuhan yang mendesak dan berdampak langsung pada kualitas layanan kepada masyarakat.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Biro PBJ Setda Sulbar menyampaikan perkembangan proses pengadaan yang sedang dipersiapkan. Kepala Bagian Pengelola PBJ Setda Sulbar, Usman, secara khusus menyoroti bahwa masih terdapat beberapa dokumen persiapan yang perlu dilengkapi oleh pihak RSUD Sulbar sebagai pengguna anggaran.
“Komitmen kami adalah memastikan seluruh proses pengadaan berjalan tepat waktu, transparan, dan sesuai regulasi. Namun, kelengkapan dokumen dari pihak pengguna anggaran adalah kunci agar tahapan dapat diproses tanpa hambatan. Kami mendorong agar kekurangan tersebut segera dilengkapi sehingga percepatan peningkatan layanan kesehatan dapat segera diwujudkan,” tegas Usman.
Ia menambahkan bahwa proses pengadaan yang tertib ini merupakan bagian integral dari Misi Kelima Pemerintah Provinsi Sulbar, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Rapat menghasilkan kesepahaman bahwa sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif sangat penting. Komisi IV DPRD akan terus melakukan pengawasan, sementara Biro PBJ berkomitmen mengawal proses teknis pengadaan, dengan syarat administrasi dari RSUD Sulbar harus segera dipenuhi untuk menghindari penundaan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut konkret setelah sidak yang menemukan sejumlah masalah fasilitas, seperti toilet yang rusak, plafon bocor, dan AC tidak berfungsi, sekaligus upaya sistematis untuk mendukung perbaikan menyeluruh yang dijanjikan dalam rapat evaluasi sebelumnya. (*)
