Pasangkayu, Katinting.com – DPRD Kabupaten Pasangkayu menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) fungsi pengawasan, Selasa (4/2).
Rapat yang membahas tindak lanjut temuan BPK dan hasil kunjungan kerja dewan ini diwarnai kekecewaan atas ketidakhadiran pejabat teknis terkait.
Anggota DPRD Amries Amir menyatakan rasa tidak dihargai karena pejabat yang memahami persoalan lapangan justru tidak hadir.
“Masalah ini sudah lama, tapi yang datang pejabat bawahan. Bidang Cipta Karya seharusnya hadir untuk memberi penjelasan,” tegas Amries.
Ia mencontohkan proyek yang mangkrak selama dua tahun. “Saat kami turun monitoring, pipa baru dipasang malam sebelumnya, padahal masyarakat sudah lama mengeluh pekerjaan itu ditinggalkan,” ungkapnya.
Anggota dewan lainnya, Robin Chandra Hidayat, menyebutkan dari lima kran air yang terpasang, hanya dua yang berfungsi. “Sangat memprihatinkan. Yang hadir lagi-lagi pejabat yang tidak paham persoalan,” kata Robin.
Lubis, anggota DPRD lainnya, meminta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan Dinas PUPR sejak 2023 hingga 2026, tidak terbatas pada program air bersih.
“Kami menduga masih banyak pekerjaan bermasalah. Kepala Dinas, PPK, dan seluruh bidang harus hadir untuk penjelasan detail. Ini menyangkut anggaran yang tidak kecil,” tegasnya.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Putu Purjaya dan dihadiri sejumlah anggota dewan serta perwakilan eksekutif daerah. (Udi)
