Katinting.com, Bontang – DPRD Kota Bontang berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketua DPRD, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan bahwa DPRD kini fokus menyusun produk hukum inovatif yang mendukung peningkatan pendapatan dan iklim investasi di Bontang.
Menurutnya, dominasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dalam struktur APBD menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Hal ini dianggap cukup rawan, mengingat kebijakan dana transfer dari pusat bisa berubah sewaktu-waktu.
“DPRD mendapat mandat dari Mendagri untuk melahirkan perda-perda inovatif. Ini tanggung jawab kami agar daerah tidak terus-menerus bergantung pada dana pusat,” ucapnya usai mengikuti rapat kerja di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Senin (14/6/2025) malam.
Ia menyoroti perlunya pengaturan hukum yang jelas terhadap pengelolaan fasilitas publik yang sudah ada, seperti videotron dan lapangan mini soccer. Semua potensi ekonomi harus diatur agar bisa memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
“Nanti semua diatur, tarif, sistem pembayaran, hingga pengelolaannya. Semua harus transparan dan punya dasar hukum,” jelasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya regulasi yang mendukung sektor pariwisata. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan revitalisasi kawasan seperti Bontang Kuala dan Pulau Beras Basah untuk menarik wisatawan, dan itu perlu didukung dari sisi regulasi.
Secara nasional, lanjutnya, tingkat kemandirian fiskal daerah makin menjadi perhatian, apalagi pasca pemerintah pusat mulai memangkas dana transfer. Meski Bontang tidak terlalu terdampak langsung, tren ini jadi sinyal kuat bahwa daerah harus mulai berdiri di atas kaki sendiri.
“Kemandirian bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal mental dan keberanian daerah berinovasi,” sebutnya.
Dalam data Kantor Perwakilan BI Kaltim, Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kota Bontang berada di urutan ketiga terendah di provinsi ini, hanya 13,86 persen. Bandingkan dengan Balikpapan yang mencapai 30 persen.
“Kita ingin keluar dari posisi itu. Kita ingin mandiri, dan DPRD berkomitmen memulai dari regulasi,” pungkas Politikus Golkar ini. (Re)
