Mamuju, Katinting.com – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat menggelar briefing pagi usai apel pada Selasa (27/1/2026), fokus pada percepatan penataan perizinan air tanah dengan tenggat hingga 31 Maret 2026. Kegiatan ini dipimpin Kepala Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah, Wisnu Hasta Praja, bersama pejabat fungsional seperti Menik Widiastuti, Sitti Aminah Saeni, Suci Anastasia, dan Firdaus Zulkarnain.
Menik Widiastuti menekankan koordinasi lintas instansi dengan Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. “Koordinasi terus dilakukan untuk mendukung penataan izin,” ujarnya. Suci Anastasia melaporkan capaian akhir 2025: tim telah dampingi empat badan usaha hingga izin terbit.
Kepala Dinas ESDM, Bujaeramy Hassan, mendesak kepatuhan badan usaha. “Segera urus izin sesuai regulasi,” tegasnya. Wisnu Hasta Praja menambahkan rencana inventarisasi badan usaha pemakai air tanah pada triwulan I 2026 untuk pengawasan. Fajar Dwinanto dari Badan Geologi Kementerian ESDM juga sampaikan bahwa Perpres pendelegasian persetujuan air tanah masih diproses.
Langkah ini selaras Misi ke-4 Panca Daya Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga: kelestarian lingkungan melalui pemanfaatan air tanah berkelanjutan.
Penyusunan LKPJ Capai Rp732,6 Juta di Sektor Listrik
Pada hari yang sama, di Ruang Serbaguna Dinas ESDM, digelar rapat koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025. Hadir Sekretaris Dinas Alexander Arruanpasau, perencana Abdul Syukur, inspektur ketenagalistrikan Farid Asyhadi dan Marwazi Abdullah, serta staf Bidang Ketenagalistrikan.
Kepala Bidang Ketenagalistrikan Qamaruddin Kamil paparkan realisasi anggaran Rp732,6 juta untuk program strategis, termasuk penatausahaan izin usaha listrik, operasi fasilitas, dan bantuan masyarakat tidak mampu. Sorotan utama: 171 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di enam kabupaten terima listrik gratis. Tim juga lakukan sosialisasi, pengawasan badan usaha, dan survei lapangan.
“LKPJ perkuat tata kelola akuntabel dan pelayanan dasar berkualitas,” kata Qamaruddin, dukung visi Panca Daya.
Respons Cepat Keluhan PLTS Pulau Karampuang
Bujaeramy Hassan juga terima kunjungan tokoh masyarakat (Kamaruddin, Haeruddin) dan pemuda (Opic, Saprianto) dari Pulau Karampuang. Mereka keluhkan PLTS pengelolaan PT Karampuang Multi Daya (KMD) yang hanya operasi 4-5 jam/hari, tak penuhi kebutuhan 800 KK sejak 2017 (kapasitas 0,5 MWp).
Bujaeramy janji evaluasi PT KMD dan koordinasi dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. “Optimalisasi PLTS krusial untuk pemberdayaan lokal dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya, sejalan Panca Daya.
Kegiatan-kegiatan ini jadi wujud komitmen ESDM Sulbar pada tata kelola energi transparan dan inklusif. (*/Fhatur Anjasmara)
