Mamuju, Katinting.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi digital birokrasi melalui rapat evaluasi internal Penilaian Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan mengukur capaian implementasi SPBE secara objektif sebagai salah satu landasan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Rapat yang berlangsung di ruang kerja Kantor Bapperida pada Kamis (30/10), dipimpin langsung oleh Sekretaris sekaligus Pelaksana Harian Kepala Bapperida, Muhammad Darwis Damir. Ia memimpin seluruh tim teknis SPBE dalam menelaah capaian, mengidentifikasi hambatan, dan menyiapkan langkah korektif untuk memastikan target capaian tahun berjalan tidak terlewatkan.
Darwis menegaskan sentralitas indeks SPBE dalam mewakili performa digitalisasi di setiap perangkat daerah. “Indeks SPBE bukan sekadar angka, melainkan gambaran kualitas tata kelola dan pelayanan publik yang berbasis teknologi digital. Tahun depan, indeks ini akan menjadi komponen utama dalam penentuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2026,” ujarnya tegas. Ini menunjukkan tautan langsung antara kinerja digital birokrasi dengan penghargaan finansial yang memotivasi pejabat.
Dia juga menginstruksikan seluruh penanggung jawab indikator untuk secara cermat memeriksa kelengkapan bukti dukung yang diajukan. “Ini sangat krusial agar data yang masuk valid, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” katanya. Pengukuran yang akurat akan memastikan prinsip-prinsip SPBE, seperti integrasi layanan, kemudahan akses, dan keamanan data, tercapai secara menyeluruh.
SPBE sendiri merupakan sistem strategis pengelolaan pemerintahan yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan transparansi birokrasi. Penguatan ini juga menguatkan misi Panca Daya Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang memprioritaskan tata kelola pemerintahan berbasis data dan inovasi teknologi sebagai landasan akselerasi pembangunan daerah.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menyampaikan aspirasi bahwa dengan pengukuran indeks SPBE yang akurat, akan tercipta momentum untuk perbaikan berkelanjutan. “Kami ingin menggandeng semua pihak untuk memperkuat integrasi layanan digital, sehingga akses masyarakat semakin mudah dan pelayanan publik kian berkualitas, responsif, serta berorientasi hasil,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa evaluasi kali ini juga menjadi titik tolak menguatkan peran Bapperida sebagai penggerak birokrasi modern yang responsif dan transparan.
Lebih jauh, Junda Maulana menegaskan bahwa pencapaian target indeks SPBE minimal kategori memuaskan (4,5) merupakan pijakan penting menuju pemerintahan digital yang adaptif. “Dengan kerja kolektif dan komitmen tinggi, kami optimis target tersebut dapat dicapai guna mewujudkan pelayanan publik yang tidak hanya cepat dan akurat, tapi juga menjawab kebutuhan masyarakat dalam era revolusi digital ini,” tutupnya.
Artikel ini menegaskan bahwa evaluasi SPBE di Bapperida Sulbar melampaui sekadar pengukuran administratif biasa, melainkan sebuah strategi konkret dalam mengubah wajah birokrasi menuju modernisasi yang efektif dan berbasis teknologi. (*/Fhatur Anjasmara)
