Rekor kesiapan KPU dan Pemprov jelang Pilkada 2024. (Dok. Zulkifli)
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – KPU Provinsi Sulbar rapat koordinasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulbar di kantor KPU Sulbar, Selasa (19/4/22).

Rapat itu membahas kesiapan KPU dan Pemprov Sulbar dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024 mendatang yakni Pilgub dan Pilbup di Kabupaten Mamasa dan Polewali mandar.

Rapat dihadiri Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, KPU Sulbar mengusulkan anggaran sebesar 338 miliar untuk penyelanggaraan Pilkada.

Sekprov Sulbar menuturkan anggaran Pilkada sebesar 338 miliar yang diusulkan KPU baru prediksi awal. Pihaknya belum mendiskusikan komponen mana yang harus di biayai.

“Biaya itukan mengikuti kegiatan atau program. Misalnya saja persiapan (Pilkada), apa saja yang harus dibiayai di persiapan itu, apakah yang disusun oleh KPU sudah berdasarkan ketentuan kebijakan yang ada atau belum,” kata Sekprov Sulbar.

Untuk menelaah program-program kegiatan KPU menghadapi Pilkada 2024 mendatang, Pemprov Sulbar akan membentuk tim. Tim pengarah dan tim operasional.

Bahkan katanya akan melibatkan kementerian terkait agar komponen pembiayaannya atau belanja tidak keluar dari ketentuan yang ada.

“Termasuk juga (melibatkan) BPKP misalnya atau BPK sehingga dari awal ada kontrol,” sebutnya.

Menanggapi usulan KPU sebesar 338 miliar, Sekprov mengungkapkan, jika melihat dari kemampuan fiskal, Pemprov Sulbar tidak mampu memenuhi usulan tersebut.

“Kemungkinan jauh dari apa yang disampaikan KPU. Kalau melihat anggaran penyelenggaraan di 2019 mereka sudah 100 miliar lebih. (jadi) kurang lebih dikisaran itulah,” ungkapnya.

Olehnya, ia menekankan agar KPU sebagai penyelenggara Pilkada harus lebih efisien namun efektif. “Sama sekali kita belum bisa (menyebut kisaran angka yang akan dikucurkan) karena belum ditelaah komponen yang akhirnya memunculkan angka 338 miliar tadi,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua KPU Sulbar, Rustang menjelaskan, amanah Permendagri nomor 54 tahun 2019 dan perubahan Permendagri nomor 41 tahun 2020, menyampaikan bahwa KPU mengusulkan anggaran ke Pemprov atau Pemkab. Jika Pemprov atau Pemkab tidak sanggup atau membebani APBD satu tahun anggaran, maka boleh mengusulkan dana cadangan.

“Syukur kami ini karena pemprov sudah memasukkan dana cadangan itu,” kata Rustang.

Pada Rakor itu, pihaknya menyampaikan dua mekanisme agar tak memberatkan Pemprov dalam hal penggaran pemilu. Pertama dana cadangan jika tidak sanggup satu tahun anggaran, dan kedua pendanan bersama antara kabupaten dan provinsi.

“Makanya tadi kami mengingatkan kalau bisa tolong Pergub-nya seperti di Jawa Timur. Karena itu pendanaan bersama,” sebutnya.

Dia menjelaskan, secara kesuluruhan dari keputusan KPU tentang standar kebutuhan pendanaan Pilkada ada 28 item. Sekitar 17 diantaranya bisa disandingkan dengan Kabupaten karena di Sulbar pada 2024 mendatang ada Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati di Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar.

“Misalnya ad hoc. Ad hoc itukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP. itu nanti kalau misalnya bisa terjadi sharing (Pemprov dan Kabupaten), tadi inikan kita belum bicara sharing sehinga kita angkat itu, kalau misalnya sharing, paling sekitar 156 miliar kalau sudah keluar ad hoc (jika anggarannya ditanggung kabupaten).

Rustang menyampaikan skema ini yang ditawarkan, sehingga mereka mengharapkan adanya Pergub. Namun tentunya ini juga harus mendapat persetujuan dari pemerintah Kabupaten sebelum, dikeluarkan Pergub.

“Kalau itu clear kami enak ke KPU Kabupaten. Bisa juga dibagi. Inikan baru awal jadi kemungkinan-kemungkinan masih bisa terjadi,” katanya.

Rustang juga mengungkapkan, honorarium ad hoc harusnya sesuai UMR, cuma karena kondisi keuangan daerah, pihaknya berharap agar honor ad hoc sebesar Rp.1.500.000.

“Kita berjuangnya di ad hoc karena memang tingkat kelelahannya. Itu lebih baik berkurang anggaran kegiatan yang lain dari pada ad hoc nya,” tutup Rustang.

(Zulkifli)

Bagikan

Comment