Mamuju, Katinting.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) mengambil langkah strategis dengan membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di tingkat provinsi dan seluruh enam kabupaten. Pembentukan ini sebagai bentuk keseriusan menjawab tantangan keamanan digital dan mengimplementasikan arahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan, pembentukan TTIS merupakan pengejawantahan komitmen Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam membangun ketahanan siber yang tangguh.
“Keamanan siber bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan wajib bagi pemerintah. Melalui TTIS, kita ingin memastikan data publik terlindungi, layanan digital tetap stabil, dan kepercayaan masyarakat terjaga,” tegas Ridwan, Senin (29/09).
Ridwan menekankan, lemahnya keamanan siber akan membuka peluang besar kebocoran data dan gangguan layanan. “Karena itu, kita harus bergerak cepat, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di semua kabupaten di Sulbar,” imbuhnya.
Keberadaan TTIS, menurut Ridwan, akan diperkuat dengan koordinasi aktif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kemenko Polhukam. Dengan langkah ini, Sulbar menargetkan terwujudnya sistem keamanan digital yang solid untuk mendukung transformasi pemerintahan berbasis elektronik dan menekan potensi serangan siber yang dapat mengganggu pelayanan publik.
Secara riil, dari tujuh TTIS yang dibentuk, tiga di antaranya telah teregistrasi resmi di BSSN dan bergabung dengan Gov-CSIRT. Ketiganya adalah TTIS Provinsi Sulawesi Barat, TTIS Kabupaten Polewali Mandar, dan TTIS Kabupaten Mamuju Tengah.
Sementara itu, empat kabupaten lainnya—Mamuju, Majene, Mamasa, dan Pasangkayu—masih dalam tahap finalisasi pembentukan dan proses registrasi. Untuk menutup celah ini, Ridwan menyatakan kesiapan Pemprov Sulbar memberikan pendampingan penuh agar keempat kabupaten tersebut segera menyelesaikan proses registrasinya di BSSN.
“Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama erat antara Diskominfo provinsi dan Diskominfo kabupaten. Sinergi ini yang akan kita teruskan untuk memastikan tidak ada satupun wilayah yang tertinggal dalam membangun pertahanan siber,” pungkas Ridwan. (*/Fhatur Anjasmara)
