Mamuju, Katinting.com — Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Zulfikar Suhardi, menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Mamuju hingga tingkat pusat. Langkah ini bertujuan memperkuat fungsi ibu kota Provinsi Sulawesi Barat dan mendorong percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
BACA JUGA: Plt. Kepala Bapperida: Prospek Pembentukan DOB Kota Mamuju Terbuka
Pernyataan itu disampaikan Zulfikar dalam Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Kelayakan Pembentukan DOB Kota Mamuju yang digelar di Hotel Maleo Town Square (MATOS), Kamis, 4 Desember 2025. Kegiatan ini diinisiasi oleh Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, guna memperbarui kajian akademik pemekaran wilayah, menggantikan kajian tahun 2014 yang dinilai sudah tidak relevan.
Kajian akademik terbaru tersebut disusun bersama Universitas Brawijaya Malang. Hadir dalam FGD Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraida Suhardi, Raja Mamuju Bau Akram Dai, perwakilan akademisi, serta sejumlah pejabat terkait.
Zulfikar menegaskan bahwa pembentukan Kota Mamuju bukan sekadar aspirasi lokal, melainkan proyek strategis untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
“Kota Mamuju adalah pusat pemerintahan provinsi. Statusnya harus sejalan dengan fungsi strategisnya. Transformasi menjadi DOB akan memperbaiki tata kelola, memperkuat layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” ujarnya.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Barat itu menambahkan bahwa dukungan dari masyarakat, pemerintah kabupaten, dan provinsi menunjukkan keseriusan serta urgensi pembentukan DOB Kota Mamuju.
“Kami di DPR RI siap membangun komunikasi aktif dengan pemerintah pusat, baik di komisi teknis maupun lintas komisi, agar DOB Kota Mamuju masuk dalam prioritas nasional,” tegas Zulfikar.
Ia juga menyoroti bahwa moratorium pemekaran daerah tidak berarti penutupan kesempatan sepenuhnya.
“Preseden sudah ada. Beberapa DOB tetap berjalan, termasuk lima provinsi baru di Papua. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membuktikan urgensi dan manfaatnya. Itu yang akan kita kawal,” jelas Zulfikar.
Ia berjanji akan mendorong koordinasi lintas kementerian dan fraksi di DPR untuk mempercepat proses administrasi DOB.
Sementara itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap pembentukan Kota Mamuju sebagai ibu kota provinsi. Ia menilai kajian akademik yang kuat merupakan syarat penting untuk meminimalkan ketergantungan pada dana pusat.
Bupati Mamuju Sutinah Suhardi menyebut FGD ini sebagai langkah sejarah. Kajian akademik dari Universitas Brawijaya, menurutnya, menjadi fondasi ilmiah untuk memastikan kesiapan dan urgensi DOB Kota Mamuju.
“Pembentukan DOB adalah ikhtiar menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan efektif,” kata Sutinah.
Ia berharap roadmap penyelesaian kajian hingga proses administrasi di tingkat nasional dapat berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. (*/Anhar)
