Mamuju, Katinting.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Coaching Clinic Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (22/7/2026), ini bertujuan memperkuat pemahaman pejabat fungsional terhadap regulasi dan mekanisme penetapan angka kredit.
Coaching clinic yang diinisiasi Bidang Pengembangan Aparatur, Sertifikasi Kompetensi, dan Pengelolaan Kelembagaan tersebut diikuti pejabat fungsional dari berbagai perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Selama kegiatan, peserta memperoleh pembekalan mengenai dinamika regulasi jabatan fungsional, ketentuan penetapan angka kredit, konversi predikat kinerja, mekanisme pengangkatan pertama, perpindahan jabatan fungsional, hingga simulasi perhitungan angka kredit.
Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, mengatakan pemahaman yang baik terhadap regulasi jabatan fungsional menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan karier ASN yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kesamaan pemahaman terhadap regulasi jabatan fungsional menjadi kunci dalam mendukung pembinaan karier ASN. Melalui coaching clinic ini, kami ingin memastikan setiap pejabat fungsional memahami mekanisme penetapan angka kredit secara tepat sehingga implementasinya di setiap perangkat daerah dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujar Herdin.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, Sertifikasi Kompetensi, dan Pengelolaan Kelembagaan BKPSDM Sulbar, Rini Lukita Sari, menjelaskan coaching clinic juga menjadi ruang konsultasi bagi pejabat fungsional dalam memahami implementasi kebijakan penetapan angka kredit.
Menurutnya, penyamaan persepsi diperlukan agar proses pengusulan angka kredit di setiap perangkat daerah dapat berlangsung tertib dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Coaching clinic ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat pemahaman ASN terhadap mekanisme penetapan angka kredit. Dengan demikian, proses pengusulan angka kredit di setiap perangkat daerah dapat dilaksanakan secara tepat, tertib, dan sesuai ketentuan,” kata Rini.
Melalui kegiatan ini, BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan aparatur sipil negara melalui penguatan kapasitas pejabat fungsional. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola kepegawaian yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (*)
