Mamuju, Katinting.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data guna mendorong pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan berdaya saing.
Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi visi pembangunan Panca Daya yang diusung Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Komitmen itu disampaikan Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, saat menghadiri Rapat Koordinasi Kawasan Transmigrasi Berbasis Produk Unggulan yang diselenggarakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Rabu (10/6/2026).
Menurut Amujib, kawasan transmigrasi memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah karena tidak hanya berfungsi sebagai kawasan permukiman, tetapi juga sebagai sentra produksi, pengembangan komoditas unggulan, serta pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sulawesi Barat memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak daerah lain karena seluruh kabupaten memiliki kawasan transmigrasi. Potensi ini harus dikelola melalui perencanaan berbasis data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengembangan kawasan transmigrasi sangat selaras dengan arah pembangunan Panca Daya, terutama dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah, memperkuat ketahanan pangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan.
Karena itu, penyusunan kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi harus didukung data yang komprehensif, mulai dari kondisi sosial ekonomi masyarakat, potensi wilayah, komoditas unggulan, hingga ketersediaan infrastruktur dasar.
Dengan pendekatan berbasis data tersebut, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan secara lebih tepat sehingga setiap program yang dijalankan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Amujib juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar program yang dijalankan saling mendukung dan memberikan hasil yang optimal.
“Bapperida mendorong pengembangan kawasan transmigrasi dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi lintas perangkat daerah. Dengan begitu, program pembangunan akan lebih efisien, terarah, dan mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, dibahas rencana pengembangan 20 desa kawasan transmigrasi berbasis produk unggulan melalui optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pemetaan potensi wilayah dan komoditas unggulan berbasis spasial pada kawasan seluas 50 hingga 200 hektare sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terukur dan terintegrasi.
Bagi Bapperida Sulbar, langkah tersebut merupakan implementasi nyata pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning), di mana data menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan, prioritas program, serta alokasi sumber daya pembangunan.
Pengembangan kawasan transmigrasi berbasis produk unggulan diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Sulawesi Barat, memperkuat ketahanan pangan daerah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mendorong pemerataan pembangunan.
Melalui strategi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis kawasan transmigrasi dapat menjadi salah satu motor penggerak pembangunan daerah sekaligus mendukung percepatan pencapaian visi Panca Daya yang diusung Gubernur Suhardi Duka untuk menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Sulawesi Barat. (*)
