Mamuju, Katinting.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berbasis data sebagai fondasi utama dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan terukur.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, saat memimpin apel pagi yang berlangsung di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Kamis (11/6/2026).
Dalam arahannya, Amujib menekankan bahwa disiplin aparatur sipil negara merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi. Karena itu, setiap pegawai diharapkan menjaga kedisiplinan, termasuk dalam mengikuti apel pagi dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
Menurutnya, laporan kehadiran pegawai harus disampaikan secara objektif dengan tetap mempertimbangkan kondisi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti pegawai yang sedang hamil, mengantar anak ke sekolah, maupun merawat orang tua.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas akan berdampak pada penilaian kinerja pegawai.
“Disiplin adalah bagian dari profesionalisme ASN. Selain pengurangan TPP berdasarkan absensi, pegawai yang tidak disiplin mengikuti apel juga akan mendapatkan pengurangan 25 persen dari saya untuk indikator penilaian pimpinan, dan 5 persen juga dinilai dari aspek kesantunan dalam penilaian perilaku kerja,” tegas Amujib.
Pada kesempatan tersebut, Amujib juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Bapperida Sulbar atas suksesnya pelaksanaan fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 yang telah berlangsung sehari sebelumnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tahapan fasilitasi tersebut baru merupakan langkah awal dalam proses perencanaan pembangunan yang lebih besar.
“Fasilitasi RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 itu baru pintu masuk. Kita masih memiliki pekerjaan besar untuk memastikan evaluasi RKPD kabupaten berjalan baik dan seluruh program pembangunan memiliki kesesuaian serta saling mendukung,” ujarnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Amujib meminta seluruh bidang di lingkungan Bapperida Sulbar melakukan pemetaan program pembangunan secara terpadu agar sinkronisasi antara program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dapat terlihat dengan jelas.
Menurutnya, setiap usulan program harus dilengkapi dengan data yang valid, lokasi kegiatan yang jelas, serta memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan daerah di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Ia menegaskan bahwa kualitas data menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan visi pembangunan Sulawesi Barat melalui Panca Daya yang menjadi arah kebijakan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
“Kita tidak boleh lagi bekerja hanya berdasarkan asumsi. Seluruh program harus didukung data yang valid, lokasi yang jelas, dan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang ada,” katanya.
Selain itu, Amujib juga mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengelolaan data sektoral, proses verifikasi program, serta validasi proposal kegiatan yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat maupun sumber pendanaan lainnya.
Menurutnya, seluruh proses pembangunan harus berjalan secara terintegrasi agar tidak terjadi tumpang tindih program dan seluruh kegiatan dapat mendukung prioritas pembangunan daerah.
“Jangan sampai ada usulan program yang berjalan sendiri tanpa diketahui Bapperida atau tidak didukung oleh kesiapan data dan lokasi. Semua harus terintegrasi dan sesuai arah pembangunan daerah,” tegasnya.
Dalam arahannya, Amujib juga meminta seluruh jajaran memberikan perhatian serius terhadap berbagai agenda strategis yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, termasuk evaluasi RKPD kabupaten, forum pembangunan daerah, penataan sarana pendukung rapat, hingga penguatan identitas visual kegiatan yang mengusung tema Panca Daya.
Selain itu, Bapperida Sulbar juga tengah mempersiapkan pelaksanaan Rapat Kerja Pimpinan yang akan melibatkan sejumlah mitra strategis, di antaranya Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), serta para kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Melalui penguatan disiplin aparatur, tata kelola data yang terintegrasi, serta perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning), Bapperida Sulbar optimistis dapat mengawal implementasi Panca Daya secara lebih efektif dan terukur.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah, memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Sulawesi Barat yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. (*)
