Mamuju, Katinting.com – Untuk memperkuat stabilitas dan kondusivitas wilayah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus meningkatkan sinergi strategis dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Komitmen ini dipertegas dalam pertemuan koordinasi antara jajaran Kesbangpol Sulbar dan Komandan Korem 142/Tatag, Senin (12/1).
BACA JUGA: Hampir Rampung! Proyek UTD RSUD Pasangkayu Tembus 94%, Kontraktor Kena Denda Keterlambatan
Pertemuan yang melibatkan Kepala Kesbangpol Sulbar, Muh. Darwis Damir, dan Danrem 142/Tatag, Brigjen TNI Hartono, ini membahas langkah-langkah konkret dalam pemetaan serta antisipasi potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang dapat memengaruhi ketahanan daerah.
Kepala Kesbangpol Sulbar, Muh. Darwis Damir, menegaskan bahwa pendekatan kewaspadaan nasional harus holistik.
“Kami tidak hanya memantau dinamika sosial-politik, tetapi juga faktor alam seperti bencana yang dapat berkembang menjadi ATHG. Sinergi dengan TNI memungkinkan langkah antisipasi yang lebih dini dan terkoordinasi,” ujar Muh. Darwis Damir.
Pertemuan tersebut secara khusus menyoroti kerentanan sejumlah wilayah Sulbar terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, pada musim hujan. Dampaknya terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan diakui sebagai bagian yang perlu diantisipasi dalam kerangka menjaga stabilitas.
Sebagai bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Danrem 142/Tatag, Brigjen TNI Hartono, menegaskan komitmen penuh TNI. “Koordinasi yang solid dalam Forkopimda adalah kunci. TNI siap mendukung pemerintah daerah, baik dalam menjaga stabilitas keamanan maupun dalam operasi penanggulangan dampak bencana,” tegas Hartono.
Sinergi ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk menciptakan Sulawesi Barat yang aman, kondusif, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan.
Dengan koordinasi ini, diharapkan tercipta sistem peringatan dini dan respons yang lebih terpadu terhadap segala bentuk potensi gangguan, sehingga pelayanan publik dan aktivitas masyarakat dapat terus berjalan dengan lancar. (*/AR)
