Katinting.com, Bontang – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, secara resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang. Acara ini berlangsung di pendopo rumah jabatan Wali Kota Bontang, Rabu (6/8/2025) pagi.
Ia bilang, kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.
“Forum konsultasi publik ini menjadi wadah strategis untuk menjaring masukan, saran, dan harapan dari masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi kependudukan di Kota Bontang,” ujarnya.
Ia juga menekankan, dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kunci utama bagi masyarakat dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga bantuan sosial. Oleh karena itu, kualitas layanan adminduk menjadi indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Mengacu pada visi pembangunan Kota Bontang 2025–2029 yakni “Terwujudnya Kota Bontang sebagai Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan, sebagai Daerah Mitra IKN”, Agus Haris menilai bahwa peningkatan pelayanan publik harus terus dilakukan secara adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Ia pun mengapresiasi langkah-langkah inovatif yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Bontang, seperti digitalisasi layanan, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), penyebaran informasi melalui media sosial, hingga sosialisasi di tengah masyarakat. Menurutnya, hal ini mencerminkan komitmen kuat dalam menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan akurat.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam forum ini, memberikan masukan yang konstruktif, dan menyampaikan kebutuhan secara terbuka. Ia menyebut partisipasi publik sebagai kunci penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang mendukung peningkatan layanan adminduk di Kota Bontang, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tutupnya.
Lebih lanjut, ia berharap, forum ini mampu mendorong lahirnya kebijakan pelayanan publik yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. (Re)
