Katinting.com, Bontang – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan akan ada konsekuensi serius bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pendataan tidak akurat dalam program pemutakhiran data kesejahteraan warga.
Ia menyebut, jika terbukti ada unsur ketidaktepatan atau manipulasi, maka insentif pelaksana di lapangan bisa dipotong.
“Mungkin bisa dari TPP-nya kita kurangi. Kalau datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tunjangannya berarti yang kena,” tegasnya saat ditemui di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kelurahan Bontang Selatan, Selasa (22/7/2025).
Menurut Agus, praktik pemberian data yang tidak objektif seperti karena alasan kedekatan pribadi, hubungan keluarga, atau kepentingan politik seperti pemilihan RT kembali, sangat tidak bisa ditoleransi.
“Itu yang mau kita hindari. Jangan karena keluarga, tim sukses, atau karena ingin terpilih lagi jadi RT, akhirnya yang mampu dikasih, yang miskin malah enggak kebagian,” ucapnya.
Wawali menyebut ancaman sanksi tidak hanya berlaku untuk ketua RT, tapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran data, termasuk petugas dari Dinsos, kecamatan, kelurahan dan pengawas lapangan.
“RT itu bisa dapat Rp2 juta per bulan. Tapi kalau tidak serius, bisa saja kita kurangi. Kita ini harus sungguh-sungguh, enggak bisa main-main,” tandasnya.
Ia menekankan, ketepatan sasaran data sangat penting karena menjadi acuan berbagai program bantuan sosial pemerintah. Ketidaktepatan bisa menimbulkan ketidakadilan dan konflik sosial.
“Kita ini bertanggung jawab. Jangan sampai yang seharusnya menerima malah terlewat. Ini soal keadilan sosial,” tutupnya. (Re)
