Katinting.com, Bontang – Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah agar RPJMD Kota Bontang 2025–2029 tidak berhenti sebagai janji politik semata. Hal ini ditegaskan Joni Alla’ Padang dalam rapat kerja bersama pemerintah kota, Senin (14/7/2025).
Menurutnya, program pembangunan lima tahun ke depan harus benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat bawah, serta tidak mengorbankan lingkungan hidup. Ia menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan memperhatikan dampak sosial.
“Investasi besar jangan sampai menggeser kepentingan masyarakat lokal. Ekonomi rakyat harus tetap jadi prioritas,” katanya.
Joni juga menyoroti modernisasi manajemen pasar agar tetap berpihak pada pelaku usaha kecil. Ia menegaskan bahwa program reformasi ekonomi lokal tidak boleh hanya berorientasi pada investor besar, melainkan harus mendukung pelaku UMKM dan ekonomi mikro.
Fraksi PDIP juga meminta agar pengawasan terhadap aktivitas perusahaan diperketat, khususnya dalam penerapan standar lingkungan minimum. Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan aspek keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem.
“Kita bukan anti-investasi, tapi jangan sampai investasi itu meminggirkan pelaku usaha lokal. Apalagi kalau berdampak pada lingkungan yang rusak. Maka RPJMD harus menjamin perlindungan terhadap keduanya,” pungkasnya. (Re)
